Mendagri Tito Tegur Keras Bupati Wakatobi karena Timbulkan Kerumunan saat Pandemi

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak main-main dengan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Tito pun kembali menegur keras Bupati Wakatobi, Arhawi karena mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi corona.

Teguran keras itu dituangkan dalam surat bernomor: 302/4364/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi. Surat itu diteken oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik atas nama Mendagri.

Dalam surat itu, Tito menyoroti acara deklarasi Bupati Wakatobi, Arhawi sebagai bakal calon kepala daerah. Pasalnya, acara itu dihadiri ribuan orang sehingga menimbulkan kerumunan massa.

Orang lain juga bertanya?

"Saudara Arhawi, selaku Bupati Wakatobi pada tanggal 9 Agustus 2020 bertempat di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi telah melakukan deklarasi sebagai bakal calon Kepala Daerah di hadapan ribuan masyarakat Wakatobi sehingga dinilai yang bersangkutan telah menimbulkan kerumunan massa," ujar Akmal Malik dalam keterangan persnya, Rabu (2/9/2020).

"Hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," sambungnya.

Menurut dia, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah wajib menaati seluruh aturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa PSBB paling sedikit meliputi antara lain, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan yang berlaku, Tito meminta Gubernur Sultra sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan sanksi, berupa teguran tertulis kepada Arhawi. Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Gubernur Sultra juga diminta untuk melaporkan hasilnya kepada Mendagri pada kesempatan pertama," kata Amal Malik.

Sebelumnya, Tito Karnavian juga telah menegur keras dua bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra) karena abai terhadap protokol kesehatan. Keduanya dinilai tidak menaati protokol kesehatan dalam kegiatan di daerahnya masing-masing.

Kedua bupati tersebut adalah Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba. Teguran dilayangkan Tito dituangkan dalam Surat bernomor 337/4137/OTDA.

Lewat surat tertanggal 14 Agustus 2020, disebut berdasarkan pemberitaan di media massa, Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba, melakukan kegiatan di daerahnya masing-masing yang disambut ribuan orang.

Sumber: Liputan6.comReporter: Lizsa Egeham (mdk/ded)