Menhan dan DPR diminta dukung industri pertahanan dalam negeri

Merdeka.com - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menekankan bahwa kemandirian Industri Pertahanan (INHAN) dapat membantu proses kemandirian ekonomi dalam negeri dan sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.

"Semua anak bangsa harus bersama-sama membesarkan industri pertahanan nasional, baik swasta maupun BUMN semua harus bersaing secara sehat," ujar Menhan dalam siaran persnya, Kamis (8/3).

Ryamizard berterima kasih kepada Industri Swasta dapat berkontribusi dalam memajukan Industri pertahanan dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam pengemangan produk–produknya dan terus melakukan langkah terobosan teknologi agar bisa menopang kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dibutuhkan negara yang modern.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (PINHANTANAS) Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan KKIP membina serta mengembangkan industri pertahanan nasional, termasuk industri pertahanan dalam negeri swasta.

Apalagi, alokasi pembiayaan dalam negeri untuk rencana strategis nasional mencapai Rp 15 triliun, namun baru terserap tak kurang dari setengahnya, sebesar Rp 6 triliun.

Menurut Connie, industri pertahanan swasta dalam negeri harus ditempatkan sejajar dengan BUMN. Padahal, dari konten produksinya, swasta mampu menyerap hingga 100 persen konten lokal sesuai dengan amanat undang-undang. Hal yang belum mampu dipenuhi BUMN.

Connie menaruh harapan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai dewan pelindung Pinhantanas, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Mereka diharap menggugah para pemangku kepentingan jika pelaku industri pertahanan dari kalangan swasta punya kemampuan yang unggul dan siap untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam negeri.

Pinhantas dibentuk, kata Connie, untuk menjadi mitra pemerintah, khususnya dalam hal pembinaan industri pertahanan dan keamanan serta menjadi organisasi yang dapat melakukan quality control pada tiap tingkatan (Tier 1 hingga 3) pelaku industri ini.

Karena itu, menurut dia, anggota Pinhantanas dipastikan benar-benar memiliki kemampuan merancang, membuat, memproduksi, hingga pengembangan produk.

"Keinginan semacam ini jelas tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah," kata Connie.

Menurut dia, inhan yang mandiri sejalan dengan upaya mewujudkan strategi pertahanan nasional yang perlu didukung infrastruktur dan alutsista yang memadai dan mandiri sebagai instrumen utama mengamankan kepentingan nasional.

"Pinhantanas harus mampu mendukung pemerintah mewujudkan industri pertahanan yang mandiri dan menuju visi menjadi produsen alutsista yang berkiprah di dunia internasional," tegas Connie.

Presiden RI Joko Widodo juga sempat menyinggung terkait produk dalam negeri tak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).

"Orang Indonesia itu kalau beli barang sukanya brand luar negeri. Ada tulisan Made in Indonesia malah batal beli. Ini yang harus disetop," kata Jokowi.

Jokowi berharap produk-produk industri pertahanan lokal bisa go international dan bisa dijual ke luar negeri.

"Industri pertahanan kita, kemampuan memproduksi bisa. Kalau costing bisa ditekan, menjualnya mudah. Jangan hanya tergantung dari pesanan TNI/Polri. Kalau TNI/Polri wajib," kata Jokowi. (mdk/rnd)