Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Pelarangan Nonton Film G30S/PKI

Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Pelarangan Nonton Film G30S/PKI Mahfud MD. ©2020 Merdeka.com/Youtube Alvin & Friends

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan tak ada pelarangan menayangkan maupun manyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI.

"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tdk ada yg melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube jg bs kapan sj, tak usah nunggu bln September," tulis Mahfud dikutip Minggu (27/9/2020).

Malahan, Mahfud mengaku dirinya baru saja menyaksikan film tersebut di media sosial.

"Semalam sy nonton lg di Youtube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah jg tak melarang, tp tdk mewajibkan," kata Mahfud melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo buka suara alasan dirinya dicopot sebelum masa pensiun habis.

Gatot Nurmantyo mengungkapkan cerita akhir kariernya di dunia militer. Dia mengaku dicopot oleh Presiden Joko Widodo usai memberikan perintah ke jajaran TNI. Perintah tersebut yakni wajib menggelar nonton bersama film G 30 S/PKI.

"Saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saya PDI menyampaikan 'Pak Gatot hentikan itu' kalau tidak pak Gatot akan diganti," ujar Gatot dilihat dari tayangan Youtube pada Rabu (23/9/2020).

Dirinya tidak menggubris peringatan tersebut. Gatot Nurmantyo menyakini ada tanda-tanda kebangkitan PKI kembali. Untuk itu, dia merasa perlu memberi perintah seluruh TNI wajib menonton film G30S. Namun, akibat perintah itu Gatot menyebut langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

"Saya bilang terima kasih, tetapi justru saya gas karena ini benar-benar berbahaya dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo pada Jumat (8/12/2017). Hal ini lantaran Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun per 1 April 2018.

Itu berarti Jenderal Gatot Nurmantyo masih memiliki waktu sekitar 4 bulan sebelum habis masa pensiun. Jenderal Gatot Nurmantyo diberhentikan secara resmi dengan hormat sebagai seorang Panglima TNI. Hal itu berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 83 TNI tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Reporter: Fachrur Rozie (Liputan6.com) (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nusron Wahid Yakin Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Jokowi
Nusron Wahid Yakin Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Jokowi

Nusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Saat Mahfud MD Bicara soal Pemimpin Mulia hingga Singgung Sampah Politik
Saat Mahfud MD Bicara soal Pemimpin Mulia hingga Singgung Sampah Politik

Sebelumnya, Mahfud yang juga Cawapres nomor urut 03 memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sampai Geregetan, Menko Mahfud Ingatkan Netralitas TNI Polri di Pemilu 2024
VIDEO: Sampai Geregetan, Menko Mahfud Ingatkan Netralitas TNI Polri di Pemilu 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bansos Tengah Tuai Polemik, Pesan Mahfud Jelang Pemilu Memilih Bukan Karena Bantuan
VIDEO: Bansos Tengah Tuai Polemik, Pesan Mahfud Jelang Pemilu Memilih Bukan Karena Bantuan

Menkopolhukam Mahfud MD berbicara mengenai netralitas dan kebebasan di tahun politik saat ini

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP

Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Mahfud MD Tanggapi Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Silakan, Tidak Apa-Apa
VIDEO: Ekspresi Mahfud MD Tanggapi Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Silakan, Tidak Apa-Apa

Ketika disinggung soal etika, Mahfud meminta ditanyakan langsung ke Biro Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya
Sentilan Keras Mahfud MD pada Menko Yusril Gara-Gara Tragedi ‘98 Bukan Pelangaran HAM Berat
Sentilan Keras Mahfud MD pada Menko Yusril Gara-Gara Tragedi ‘98 Bukan Pelangaran HAM Berat

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri

Mahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Pesan Terakhir Mahfud untuk Pegawai Kemenko Polhukam: Jangan Ikut Urusan Politik, Intel Ada di Berbagai Lini
Pesan Terakhir Mahfud untuk Pegawai Kemenko Polhukam: Jangan Ikut Urusan Politik, Intel Ada di Berbagai Lini

Mahfud mengingatkan telah banyak intel yang tersebar di berbagai lini, untuk mengawasi para pejabat.

Baca Selengkapnya
Mahfud Siap Mundur dari Menko Polhukam, Airlangga: Jabatan Menteri Hak Prerogatif Presiden
Mahfud Siap Mundur dari Menko Polhukam, Airlangga: Jabatan Menteri Hak Prerogatif Presiden

Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur.

Baca Selengkapnya
Tetap Jabat Menko Polhukam, Mahfud MD Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan Usai Jadi Cawapres Ganjar
Tetap Jabat Menko Polhukam, Mahfud MD Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan Usai Jadi Cawapres Ganjar

Mahfud MD memastikan tak ada konflik kepentingan usai dirinya ditunjuk menjadi cawapres Ganjar.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya