Follow
Menkum HAM setuju bandar dijerat TPPU, hartanya buat perangi narkoba
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mendukung penuh kerjasama antara BNN, Kemenkum HAM, dan Polri memberantas narkoba di Indonesia. Yasonna sepakat bandar yang tertangkap akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan hartanya buat perangi narkoba.
"Kita sepakat dengan Kepala BNN dan Bareskrim, ini bandar narkoba dimiskinkan pakai TPPU. Semua harta bandar narkoba itu dimiskinkan supaya dia tidak punya jaringan lagi," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/5).
Yasonna mengatakan, pihaknya mendukung aturan tersebut dituangkan dalam Undang-undang. Tidak hanya itu, kata dia, nantinya harta bandar narkoba yang disita akan dipergunakan lagi untuk membantu pemberantasan narkoba.
-
Mengapa Yasonna menekankan pentingnya kinerja baik dan profesional? Mengembalikan kepercayaan publik itu tidaklah mudah, maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional serta berintegritas,“ ujar ayah dari empat orang anak ini.
-
Siapa yang mendukung Nisya? Syahnaz mengatakan bahwa dia akan tetap memberikan dukungan pada kakaknya, dan meminta untuk didoakan sebagai adik.
-
Siapa yang memberikan dukungan untuk Nisya Ahmad? “Ya doain aja aku mah sebagai adik,“ kata Syahnaz yang mengaku akan tetap memberikan dukungan pada kakaknya.
-
Bagaimana Nisya Ahmad menunjukkan dukungannya? Nisya dengan penuh dedikasi memutuskan untuk libur dari pekerjaannya hanya untuk mendampingi Qia dalam kompetisi di New York.
-
Bagaimana Annisa Pohan menunjukkan dukungannya kepada SBY? Sejak menjadi menantu, Annisa memang memiliki kedekatan yang erat dengan SBY. Selain menunjukkan kasih sayang dalam bentuk yang sederhana, Annisa juga mengekspresikan cinta yang mendalam kepada ayah mertuanya.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
"Kami harap bisa dibuat Undang-Undangnya. Hartanya (bandar narkoba) dirampas dan nanti bisa disita digunakan untuk pemberantasan (atau) mendukung pemberantasan narkoba, supaya para bandar kapok," ujar dia.
Menurut Yasonna, rencana penggunaan harta bandar narkoba karena dana untuk pemberantasan narkoba saat ini masih kurang. Dengan cara seperti itu, diharapkan dapat membantu pemberantasan narkoba.
"Jadi dana itu bisa kita pakai gunakan langsung untuk penguatan, karena kita terbatas dananya. Ini segera," ujar Yasonna.
Sebelumnya, Kemenkumham, BNN, dan Polri menyepakati untuk membentuk lapas khusus. Lapas ini diperuntukan bagi para narapidana narkoba yang masih beraksi membentuk jaringan di dalam lapas. Lapas khusus itu, nanti akan dibentuk dengan pengamanan maksimal.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menkumham menegaskan, tak ada toleransi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba di lapas.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya bandar, namun kurir pun akan dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Baca Selengkapnya
Hasbiallah menyinggung Jenderal Fadil Imran yang sukses memerangi narkoba saat menjadi Kapolda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Martinus menyebut, ketika struktur aparat terlibat dalam peredaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin kuat.
Baca Selengkapnya
Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar warga negara asing (WNA) pelaku judi online dan narkoba ditindak tegas.
Baca Selengkapnya
Dari kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti narkoba, seperti 117 kg sabi-sabu dan 90.000 butir pil ekstasi.
Baca Selengkapnya
Lampung dikenal sebagai jalur perlintasan narkoba menuju berbagai daerah di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Martinus menyebutkan para bandar beroperasi di sejumlah kampung narkoba dengan memanfaatkan situasi kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pola menangani terorisme dan narkotika hampir mirip dengan rehabilitasi dilakukan BNN dan deradikalisasi dilakukan Densus 88 Antiteror.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggelar debat perdana Pilgub Sumut di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu (30/10) malam ini
Baca Selengkapnya