Follow
MenPAN-RB minta BNPB tingkatkan akuntabilitas anggaran
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran. Asman meminta agar nilai akuntabilitas BNPB bisa BB atau A.
"(Nilai akuntabilitas) yang sekarang belum baca. Berarti BNPB masih di bawah itu. Harus ditingkatkan," papar Asman di sela acara Rapat Kerja Nasional BNPB-BPBD di Hotel Sahid Jaya, Yogyakarta, Kamis (23/2).
Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas, sambung Asman, BNPB harus memperbaiki sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan yakni penganggaran berbasis program. Menurut Asman, cara ini sebagai perbaikan dari yang sebelumnya penganggaran berdasarkan serapan.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
"Dengan target (nilai akuntabilitas) yang baik, nanti akuntabilitasnya bisa bagus. Kemudian kinerja di lapangan juga bagus," jelas Asman.
Asman mencontohkan bagaimana Pemda DIY bisa memperoleh nilai A dalam hal penganggaran. Pemangkasan anggaran yang tidak produktif harus dilakukan untuk mendapatkan nilai akuntabilitas yang baik.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengatakan, masih terjadi kesalahpahaman mekanisme pengganggaran yang ada di tingkat BPBD. Ada beberapa daerah, ucap Willem yang takut mencairkan dana saat terjadi bencana.
"Ini masih ada kesalahpahaman di daerah. Kalau sudah dipahami kan enggak perlu takut," tutur Willem.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca Selengkapnya
Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca Selengkapnya
Fungsi dan tujuan APBN untuk kesejahteraan rakyat yang adil.
Baca Selengkapnya
Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca Selengkapnya
Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.
Baca Selengkapnya