Follow
Menpora Apresiasi PSSI dan LIB Berhentikan Liga 1 dan 2
Merdeka.com - Masukkan tegas dan apresiasi diberikan Menpora Zainudin Amali kepada PSSI dan PT LIB yang menghentikan sementara Liga 1 dan Liga 2 sebagai langkah waspada terhadap meluasnya penyebaran virus Corona di Indonesia. Hal itu disampaikan Menpora usai berdiskusi bersama Ketua PSSI Mochamad Iriawan dan Direktur Liga Indonesia Baru Cucu Somantri usai menyaksikan pertandingan pembukaan Liga 2 antara Persiba vs Kalteng Putra di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (14/3) malam.
"Semakin ke sini kami lihat olahraga kita butuh perhatian khusus terhadap penyebaran virus corona khususnya sepakbola. Tadi kami sudah diskusi dan rapat dan sudah menghasilkan solusi untuk itu PSSI akan sampaikan hasilnya," ujarMenpora Zainudin Amali.
Usai Menpora memberikan sambutan, Ketum PSSI Mochamad Iriawan membeberkan hasilnya.
-
Kenapa Menpora apresiasi LPDUK? 'Saya mengapresiasi langkah cepat LPDUK mengoptimalkan aset dengan menggelar ajang balap Menpora SIM Rancing Championship 2023 ini. Saya memang memberikan arahan kepada LPDUK agar mengoptimalkan aset Simulator balap digital ini dan bekerjasama dengan IMI. Saya juga akan mendorong LPDUK bertransformasi menjadi lembaga yang progresif dan dapat mendorong ekosistem industri olahraga di Indonesia,' ujar Menpora Dito.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Bagaimana Kemenpora mendorong kemandirian olahraga? 'Kita akan mendorong LPDUK dapat menghimpun lebih banyak dan luas dana dari sponsor demi tercapainya kemandirian olahraga,' ujar Dito menambahkan.
"Dari sore kami sudah diskusi berkaitan dengan corona. Dinamika makin meningkat tadi saya minta Exco kumpul dari hasil ini disepakati bahwa Liga 1 berhenti mulai Senin (16/3), kemudian liga 2 juga," tegas Mochamad Iriawan.
Menpora pun mengapresiasi keputusan yang diambil Ketum PSSI. Hal itu sekaligus menunjukkan hasil dari rapat Jumat lalu yang setiap cabor diberi hak untuk menentukan cara mengantisipasi virus corona.
"Pemerintah berterima kasih atas PSSI yang sangat bijak. Itu artinya kita sangat serius, menanggapi apa yang disampaikan WHO dan Kemenkes. Liga terakhir besok. Sampai dua minggu sambil menunggu perkembangan. Ini bukti pemerintah berkoordinasi dengan cabor-cabor," tegas Menpora. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
CALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca Selengkapnya
Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca Selengkapnya
Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu.
Baca Selengkapnya
Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca Selengkapnya
Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
Baca Selengkapnya