Follow
Mensos: Pak Jokowi pesan, Bansos jangan buat beli pulsa dan rokok
Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Bupati Bengkulu Utara Mian menyerahkan bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH). Harapannya bantuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan penerimanya.
Khofifah mengatakan, dana bantuan ini tidak dapat diperuntukan untuk keperluan tidak penting. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat cermat menggunakan bantuan non-tunai tersebut.
"Pak Jokowi menitip pesan jangan pakai uang bansos ini untuk beli pulsa dan rokok. Tapi gunakan untuk pendidikan dan kebutuhan sekolah anak. Bisa juga untuk tambahan modal usaha," katanya di Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu (12/8).
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
Bupati Bengkulu Utara Mian mengungkapkan, bantuan dari pemerintah ini harus disalurkan tepat sasaran. Sehingga, dia meminta jajarannya untuk melakukan peninjauan langsung demi mendapatkan data yang akurat.
"Saya menyerukan kepada seluruh camat agar melakukan kegiatan sambang warga, guna memperoleh data yang tepat dan akurat, sesuai by name dan by address - nya. Sehingga penyaluran bansos PKH tepat sasaran," tegasnya.
Mian mengungkapkan, bantuan sosial ini nantinya akan ditransfer langsung kepada warga melalui rekening Bank Mandiri. Harapannya tidak ada kecurangan dalam penyaluran bantuan ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ia pun berjanji, apabila pasangan Anies-Muhaimin menang dalam Pilpres 2024. Maka jumlahnya akan lebih besar dan ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya
"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Bantuan yang diberikan oleh Kemensos tidak hanya terbatas untuk bantuan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Airlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
Baca Selengkapnya
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menemui penerima BPJS Kesehatan di hari kedua kunjungan kerjanya di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.
Baca Selengkapnya