Menuju DKI 1 (2): Prediksi, kalkulasi dan feeling
Merdeka.com - Jika survei menjadi parameter menentukan calon kepala daerah, maka hal itu tidak berlaku di Jakarta. Pemilih Jakarta tak hanya cerdas, tapi juga tega.
Pernahkah petahana bisa bertahan atau memenangkan pemilihan kembali di DKI Jakarta? Jika pertanyaan itu ditujukan untuk jabatan gubernur, maka belum jelas jawabnya, karena DKI Jakarta baru sekali ada pemilihan gubernur, yakni Pilkada 2007.
Namun jika hal itu ditanyakan untuk pemilihan anggota legislatif, maka jawabnya jelas: pemenang pemilu legislatif di Jakarta tidak pernah bisa mengulangi kesuksesannya secara berturut-turut. Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan menang; tapi lima tahun kemudian partai itu dikalahkan oleh PKS; dan Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat (PD) juara.
-
Apa saja faktor yang mempengaruhi Pilgub Jateng? 'Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh,' imbuh dia.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang unggul dalam survei Pilkada Jabar? 'Ini nama nama yang muncul di kalangan elite, Dedi Mulyadi muncul dari internal Gerindra, Ilham Akbar Habibie dari Nasdem, Ridwan Kamil dari Golkar,' kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya pada 4 Juli 2024 lalu.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
Tak hanya pasca-Orde Baru, Golkar juga selalu gagal menghegemoni Jakarta sepanjang kekuasaan Orde Baru. Saat itu, PPP dan PDI sempat berjaya, meskipun kedua partai itu tidak memiliki keleluasaan dan pendanaan yang cukup.
Sikap pemilih Jakarta yang demikian itu, tidak hanya menandakan bahwa mereka masuk tipologi pemilih cerdas, tetapi juga bisa dikatakan sebagai pemilih tega.
Disebut cerdas, karena pemilih Jakarta tingkat pendidikan dan melek politiknya tinggi, karena mereka dengan mudah mengakses informasi. Mereka juga tidak terkungkung oleh ideologi tertentu, sehingga mereka tidak segan untuk mengalihkan suaranya ke partai lain, jika partai lain itu memberi harapan.
Pemilih Jakarta juga tega. Mereka mencatat betul janji dan perilaku partai yang dipilihnya. Jika mencederai atau kinerja buruk, mereka menolak untuk memilihnya kembali, tetapi juga akan memilih partai baru dan berusaha memenangkannya. Jadi, pemilih Jakarta menghukum dua kali partai yang mengecewakannya: tidak memilihnya lagi dan menciptakan pemenang baru.
Tipologi pemilih cerdas dan tega itulah yang membuat elite partai politik tidak gentar menghadapi petahana Fauzi Bowo alias Foke, meskipun hampir semua survei pemilih Jakarta menunjukkan, elektabilitas Foke paling tinggi di antara calon-calon lain.
Tapi hasil survei itu bisa jadi tidak mencerminkan sikap politik warga Jakarta yang sesungguhnya pada saat hari H pemilihan nanti, jika muncul calon kuat yang bisa segera menandingi popularitas Foke. Pilihan Partai Golkar dan PPP pun jatuh pada Alex Noerdin.
Alex adalah kepala daerah sukses di Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Dia tipe pemimpin visioner, tegas dan cepat mengambil keputusan. Tak ada yang meragukan kemampuannya dalam memimpin daerah. Ini kontras dengan kepemimpinan Foke yang lamban dan tidak tegas. Jakarta mau dibawa ke mana? Tidak pernah ada rumusan jelas yang datang dari Foke.
Alasan pemilih cerdas dan tega itu pula yang membuat elite PDI Perjuangan membawa nama Jokowi. Sebagai walikota yang sukses membangun Solo, popularitas Jokowi mampu melampaui batas-batas kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah. Banyaknya orang Jawa yang jadi penduduk di Jakarta juga jadi salah satu pertimbangan.
Baik Alex maupun Jokowi, namanya jelas belum masuk dalam daftar layak pilih oleh survei-survei yang dilakukan di Jakarta. Sebab selama ini, kedua nama itu tidak masuk dalam survei. Jikapun responden diminta menjawab pertanyaan terbuka siapa nama calon gubernur Anda?
Oleh penduduk Jakarta, nama Alex dan Jokowi mungkin tak terbayangkan akan jadi gubernur DKI Jakarta. Pertama, mereka bukan orang Jakarta; kedua, mereka masih menjabat dalam posisinya masing-masing.
Oleh karena itu, jika elite Partai Golkar, PPP dan PDI Perjuangan, berani mengajukan Alex dan Noerdin, maka jelas bukan survei yang jadi pertimbangan. Tetapi lebih karena feeling, bahwa pemilih Jakarta akan menghukum Foke sekaligus menciptakan pemenang baru. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaIvan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
Baca SelengkapnyaUsulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menilai efek bansos tidak signifikan pada Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan angka 93,3 persen itu belum dapat dipastikan jika pemilih untuk tidak golput.
Baca SelengkapnyaRasa optimis RK itu disampaikan dalam sebuah diskusi yang dihadiri bersama para anak muda di M Blok Space, Jakarta Selatan, pada (20/8).
Baca SelengkapnyaDengan asumsi metode simple random sampling ukuran sampel 800 responden
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai Ridwan Kamil lebih pasti jika maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang Jakarta.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca Selengkapnya