Muhammadiyah Ingatkan soal Pansus Haji DPR: Jangan untuk Kepentingan Rivalitas Politik
Mu’ti mengingatkan Pansus Haji ini jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
Pembentukan panitia khusus (pansus) angket Haji oleh DPR menuai pro dan kontra. Sebagaimana merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR untuk mengevaluasi dari segi penyelenggaraan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti pun menanggapi soal pro kontra dari pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR, sebagai bagian pengawasan terhadap pemerintahan.
“Membentuk Pansus itu hak konstitusional DPR, sebagai bagian dari tugas mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Mu’ti saat dihubungi.
Namun, Mu’ti mengingatkan terkait tujuan dari Pansus Haji ini, jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
“Akan tetapi, pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” ujarnya.
Sebab sejauh ini, Mu’ti memandang pelaksanaan Haji Tahun 1445 Hijriah atau 2024 yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik. Dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.
“Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
Terima Kritik
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjawab terkait kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, pihaknya tidaklah anti kritik ketika banyak masukan yang diterima. Semua itu dianggapnya sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan haji ke depannya.
“Kita sangat terbuka dengan kritik kita sangat terbuka dengan kritik karena kritik itu adalah vitamin buat kami, vitamin untuk terus memberikan perbaikan layanan terhadap umat,” tutur Yaqut kepada wartawan, Kamis (25/7).
Bahkan, pria yang akrab disapa Gus Yaqut menganggap setiap kritik ibaratkan vitamin. Sehingga dia mempersilahkan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan atas pelaksanaan haji.
“Bukan hanya jemaah haji di Indonesia tapi seluruh umat di Indonesia. Jadi semua kritik dipersilahkan, berikan kami kritik karena kritik bagi kami adalah vitamin,” tuturnya.
Sementara soal adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk DPR RI, Yaqut memastikan akan kooperatif apabila dipanggil untuk menjawab segala isu yang dipersoalkan oleh Pansus.
“Insyaallah kalau ada panggilan akan hadir. Itu kan proses yang dilindungi konstitusi. Kita akan ikuti semua proses karena semua proses dilindungi konstitusi dan diperbolehkan,” sebutnya.
