Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nama Desa dan Kecamatan di Yogyakarta akan Dikembalikan ke Zaman Kesultanan

Nama Desa dan Kecamatan di Yogyakarta akan Dikembalikan ke Zaman Kesultanan Ilustrasi

Merdeka.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengubah nomenklatur kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang ada di kabupaten maupun kotamadya di bawahnya. Perubahan nomenklatur kelembagaan ini akan mulai dilaksanakan tahun 2020.

Paniradya Pati DIY, Beny Suharsono mengatakan perubahan nomenklatur ini akan mengubah penamaan kelembagaan seperti di masa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebelum masa kemerdekaan.

Beny menerangkan nantinya akan ada sejumlah perubahan nama organisasi di tingkat kabupaten maupun kotamadya. Beni mencontohkan bahwa penamaan Kecamatan di Kotamadya akan berganti nama jadi Kemantren. Sedangkan bagi Kepala Kecamatan akan berganti nama Mantri Pamong Praja. Sedangkan Sekretaris Kecamatan akan dinamai Mantri Anom.

Orang lain juga bertanya?

Untuk istilah Kecamatan di wilayah Kabupaten, sambung Beni akan diganti menjadi Panewu atau Kapanewon. Sedangkan Kepala Kecamatan di tingkat Kabupaten akan bernama Panewu dan Sekretaris Kecamatan dinamai Panewu Anom.

Perubahan nomenklatur ini, lanjut Beni diikuti jabatan di bawahnya. Seperti, Sie Pemerintahan jadi Jawatan Praja, Sie Ketentraman dan Ketertiban menjadi Jawatan Kemakmuran dan seterusnya.

Beny menerangkan perubahan nama juga akan berdampak pada penyebutan desa. Desa nantinya akan diganti menjadi kalurahan. Kepala Desa akan menjadi Lurah dan Sekretaris Desa akan menjadi Carik. Begitu pula jabatan-jabatan turunannya.

"Perubahan nomenklatur ini dirancang lewat Peraturan Gubernur (Pergub) no. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelurahan. Pergub ini telah ditetapkan 4 April 2019 silam," ujar Beny, Senin (2/12).

Beny menyebut Pergub No. 25 tahun 2019 merupakan implementasi Perdais tahun 2018 tentang kelembagaan pemerintah DIY.

Beny menyebut dalam Perdais itu salah satu pasalnya memberikan kewenangan bagi DIY dalam mengatur kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul, sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

"Nama-nama ini kan disebutkan dari (hak) asal-usul, jadi pemerintahan kita, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sudah ada sebelum republik ada. Sejak masa itu kita menggunakan nomenklatur itu walaupun ada penyesuaian," ungkap Beny.

Beny menuturkan perubahan ini akan diikuti perubahan administrasi. Nantinya papan nama hingga kop surat di lembaga yang tercantum dalam nomenklatur akan berubah.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diperingati Setiap Tanggal 31 Agustus, Begini Sejarah Keistimewaan Yogyakarta
Diperingati Setiap Tanggal 31 Agustus, Begini Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Keistimewaan Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang, walau begitu peraturannya baru disahkan pada tahun 2012

Baca Selengkapnya
Menteri ATR Hadi Tjahjanto Jamin Keistimewaan Aset dan Pertanahan Kesultanan Yogya
Menteri ATR Hadi Tjahjanto Jamin Keistimewaan Aset dan Pertanahan Kesultanan Yogya

Terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, harapan besarnya adalah aset kasultanan ini bisa terjaga.

Baca Selengkapnya
Situs Tersembunyi Ini Jadi Tempat Deklarasi Berdirinya Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Begini Sejarahnya
Situs Tersembunyi Ini Jadi Tempat Deklarasi Berdirinya Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Begini Sejarahnya

Situs itu dulunya menjadi tempat peristirahatan kuda yang dibangun Susuhunan Pakubuwono II

Baca Selengkapnya
Kata Sultan HB X Soal Kritikan Dinasti Politik di DIY oleh Ade Armando
Kata Sultan HB X Soal Kritikan Dinasti Politik di DIY oleh Ade Armando

Hanya saja, Sultan menerangkan bahwa DIY diakui sebagai daerah istimewa karena asal-usul, sejarah dan budayanya.

Baca Selengkapnya
Sri Sultan Hamengku Buwono I Pindah ke Yogyakarta 7 Oktober 1756, Berikut Sejarahnya
Sri Sultan Hamengku Buwono I Pindah ke Yogyakarta 7 Oktober 1756, Berikut Sejarahnya

Sri Sultan Hamengku Buwono I adalah pelopor dalam berdirinya Kesultanan Yogyakarta.

Baca Selengkapnya
Relawan Gibran Desak Ade Armando Mundur dari PSI Buntut Ucapan Politik Dinasti di DIY
Relawan Gibran Desak Ade Armando Mundur dari PSI Buntut Ucapan Politik Dinasti di DIY

Ade Armando dinilai sangat mencoreng nama Partai Solidaritas Indonesia.

Baca Selengkapnya
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya
Jakarta Diminta Bentuk Dana Pribadi Usai Tak Lagi jadi Ibu Kota, Ini Tujuannya
Jakarta Diminta Bentuk Dana Pribadi Usai Tak Lagi jadi Ibu Kota, Ini Tujuannya

DKJ juga diminta pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Ganti Nama Puskesmas Kelurahan jadi Puskesmas Pembantu
Heru Budi Ganti Nama Puskesmas Kelurahan jadi Puskesmas Pembantu

Heru Budi Hartono mengubah nomenklatur atau penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Baca Selengkapnya
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus

Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan Daerah di Yogyakarta
Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan Daerah di Yogyakarta

Pemerintah telah menangani 7 ruas jalan dan satu jembatan dengan anggaran Rp162 miliar.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya