NasDem sebut ocehan anak buah Kaligis soal Surya Paloh imajinasi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai NasDem menganggap pernyataan anak buah OC Kaligis, Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyebut Surya Paloh terlibat kasus suap PTUN Medan hanya karangan. Pasalnya belum ada fakta yang bisa membuktikan kabar tersebut.

"Bisa saja Gary itu mengarang dan berimajinasi. Kalau nggak ada fakta ya susah. Jadi bukan karena adanya Ketua NasDem Surya Paloh yang seakan-akan mengaitkannya dengan kasus penyuapan tersebut," kata Politisi NasDem, Kurtubi di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia berpandangan, Ketua Umum NasDem tersebut seharusnya tidak terlibat dalam kasus itu. Sebab kasus suap PTUN Medan hanya membelit Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan OC Kaligis selaku kuasa hukumnya. Meskipun dia tidak menampik bahwa pengacara kondang itu merupakan kader partainya.

Orang lain juga bertanya?

Kurtubi tidak menampik bila Surya Paloh memang melakukan pertemuan antara Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dengan istrinya Evy Susanti. Namun itu diyakininya untuk mendamaikan perselisihan antara Gatot dengan wakilnya Teuku Erry tentang kasus Bantuan Sosial (Bansos) Sumut yang sudah sampai ke Kejaksaan Agung.

Atas hal itu, dia menganggap wajar bahwa Surya Paloh datang ke pertemuan tersebut untuk menengahi perselisihan antara Gatot dan Erry. Pasalnya Erry merupakan anggota Partai Nasdem

"Padahal pertemuannya hanya untuk menyelesaikan ketegangan antara Gatot dan Erry. Yang kebetulan wakil Gubernur dari Nasdem jadi Surya Paloh datang, wajarlah senior (Surya Paloh) menengahi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Evy Susanty selaku istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan bahwa ada pertemuan untuk mendamaikan suaminya dan Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sumut Erry Nuradi yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Berempat saja, Pak Gatot, Pak Wagub, Pak Surya Paloh," kata Evy seusai menjadi saksi untuk terdakwa OC Kaligis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis pekan lalu. (mdk/hhw)