OGP Global Summit 2021, Jokowi Pamer Aplikasi LAPOR Perkuat Partisipasi Publik
![OGP Global Summit 2021, Jokowi Pamer Aplikasi LAPOR Perkuat Partisipasi Publik](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/12/15/1387320/540x270/ogp-global-summit-2021-jokowi-pamer-aplikasi-lapor-perkuat-partisipasi-publik.jpeg)
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo(Jokowi) mengatakan Indonesia sedang memperkuat partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintah. Tujuannya agar memiliki keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas. Salah satunya dengan mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
"Di Indonesia kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu LAPOR yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat," kata Jokowi dalam acara Open Government Partnership (OGP) 2021 Global Summit, Rabu (15/12).
Jokowi menegaskan Indonesia akan terus menjalankan inovasi digital dalam pelayanan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan kepercayaan perlu diperkuat dengan kemitraan yang terbuka dan inklusif.
-
Bagaimana Jokowi ingin mencapai tujuan transformasi digital? Program itu digulirkan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mendukung transformasi digital yang saat ini sudah mengubah cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring atau dengan kontak fisik menjadi lebih banyak daring atau online.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Bagaimana Jokowi ingin ITDH menjadi pusat inovasi? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
"Saya ingin tegaskan inovasi digital pelayanan publik di Indonesia akan terus dijalankan. yang mulia, publik adalah mitra pemerintah, kepercayaan harus diperkuat dengan kemitraan yang terbuka dan inklusif," pungkasnya.
Untuk diketahui LAPOR merupakan sistem aplikasi elektronik berbasis media sosial dengan menerapkan sistem yang mudah dan terpadu. Melalui LAPOR, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan, terkait pelayanan dan pembangunan melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, mobile apps android dan Blackberry, serta media sosial Twitter@LAPOR1708 dan Facebook LAPOR. Nantinya pengaduan maupun aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Presiden atau kementerian/lembaga terkait.
Dengan sistem terpadu dengan prinsip 'no wrong door policy', aplikasi LAPOR telah terhubung dengan 81 kementerian/lembaga, 5 Pemerintah Daerah dan 44 BUMN dengan total lebih dari 800 unit kerja dalam kesatuan sistem. Setiap laporan masyarakat akan diteruskan ke instansi berwenang secara cepat tepat dan dapat dipantau tindak lanjutnya secara interaktif.
LAPOR dikonstruksi dengan dasar hukum UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Permen PANRB No 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional dan Permen PANRB No 3 tahun 2005 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Nasional.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/9/1704797175807-55u5n.jpeg)
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca Selengkapnya![VIDEO: Depan Pejabat Penting Negara, Jokowi Titip Pesan ini Jelang Pensiun Jadi Presiden](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/1/1722496752905-lntku.jpeg)
Menurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi besar digital Indonesia untuk membawa kemajuan
Baca Selengkapnya![Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/27/1716786964283-m24yf.jpeg)
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya![Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/10/6/1696591548936-wtfdw.jpeg)
Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca Selengkapnya![Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/4/1704361184527-4lpxp.jpeg)
Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca Selengkapnya![Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/9/1704806999841-u1a0dj.jpeg)
Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca Selengkapnya![Jokowi: Sekarang Era Digital, Pemasaran Produk Jangan Konvensional](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/10/9/1728450504004-za2tw.jpeg)
Saat ini ada 19 negara sedang melakukan pembatasan atau restriksi perdagangan karena perang konvensional dan perang dagang.
Baca Selengkapnya![Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Jokowi: 50 Persen Rentan Jadi Korban Kejahatan dan Penipuan Digital](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/1/1722487428464-feo8w.jpeg)
Presiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Baca Selengkapnya![Jokowi Sindir Ada Kementerian Punya 5.000 Aplikasi: Saking Kreatifnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/27/1716791668507-r6xm6.jpeg)
"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi
Baca Selengkapnya![VIDEO: Momen Jokowi Bereaksi Catwalk AI Elon Musk, Ada Biden, Kim Jong Un hingga Putin Jadi Modelnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/1/1722496470068-w4lu8j.jpeg)
Jokowi juga menyebut Indonesia berpotensi dalam transisi digital
Baca Selengkapnya![Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/27/1716785863403-glck5.jpeg)
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Baca Selengkapnya![Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/27/1716789522290-e9efw.jpeg)
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya