Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Akui Banyak PR Terkait Pelayanan Publik di Jakarta Raya

Ombudsman Akui Banyak PR Terkait Pelayanan Publik di Jakarta Raya Ombudsman. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ombudsman perwakilan DKI Jakarta mengakui masih banyak persoalan terkait pelayanan publik di Jakarta Raya yang harus dibenahi, seperti pelayanan pemerintah daerah atau Pemda.

"Mulai dari pelayanan pertanahan dan pelayanan kepolisian maupun pelayanan pelayanan di UPT UPT Kumham serta pelayanan dasar dan strategis lainnya seperti Adminduk, perizinan, kesehatan dan pendidikan khususnya terkait PPDB Tahun 2022 yang menjadi atensi saat ini," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya periode 2022-2027, Dedy Irsan, Jakarta, Minggu (3/7).

Dedy Irsan menyampaikan akan segera melakukan konsolidasi internal Ombudsman Perwakilan dan Ombudsman RI Pusat, maupun eksternal dengan seluruh stakeholders untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Orang lain juga bertanya?

"Kita akan bersinergis serta kolaborasi mewujudkan Pelayanan Publik tanpa maladministrasi di Wilayah Perwakilan Jakarta Raya," ujarnya.

Dedy Irsan ditetapkan sebagai kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya setelah menjalani serangkaian tes dan seleksi yang diikuti oleh seluruh calon.

Wilayah kerjanya meliputi Seluruh Provinsi DKI Jakarta ditambah dengan Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat.

Selain menetapkan nama Dedy Irsan sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Tim Seleksi Kepala Ombudsman tahun 2022 juga menetapkan empat nama lainnya sebagai kepala Perwakilan Ombudsman di Provinsi lain.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan bahwa seleksi kepala perwakilan ini melewati serangkaian tahapan mulai dari seleksi administrasi, ujian tulis, ujian kesehatan hingga profile assessment dan wawancara.

Proses yang bertahap ini menggambarkan kepala perwakilan yang terpilih merupakan yang terbaik hasil dari seleksi yang ketat.

Najih juga berharap para kepala perwakilan terpilih dapat segera membangun komunikasi dan konsolidasi baik internal maupun eksternal, agar dapat segera meneruskan tugas-tugas dalam pengawasan pelayanan publik di tingkat provinsi.

"Kepala perwakilan memiliki kewenangan tunggal di provinsi masing-masing, gunakan kesempatan awal untuk mempelajari, melakukan orientasi dan mengenal seluruh insan Ombudsman yang ada di lingkungan masing-masing," ucap Najih.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Terima 23 Aduan, Heru Budi Akui PPDB DKI 2023 Ada Kekurangan
Terima 23 Aduan, Heru Budi Akui PPDB DKI 2023 Ada Kekurangan

Aduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Temui Warga Jakarta, Dicurhati Sopir Truk Soal Maraknya Aksi Premanisme di Tanjung Priok
Pramono Anung Temui Warga Jakarta, Dicurhati Sopir Truk Soal Maraknya Aksi Premanisme di Tanjung Priok

Selain dicurhati sopir truk mengenai maraknya aksi premanisme, Pramono juga mengaku dikeluhkan masyarakat yang memiliki usaha UMKM katering.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Sebut 190 Puskesmas di Indonesia Belum Punya Dokter
Ombudsman Sebut 190 Puskesmas di Indonesia Belum Punya Dokter

Dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.

Baca Selengkapnya
PDIP Sentil Pj Gubernur DKI Heru Budi: Setahun Menjabat, Komunikasi Publiknya Belum Baik
PDIP Sentil Pj Gubernur DKI Heru Budi: Setahun Menjabat, Komunikasi Publiknya Belum Baik

Gembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD DKI Alia Laksono Ajak Warga Pahami Perda Dukcapil, Ini Tujuannya
Anggota DPRD DKI Alia Laksono Ajak Warga Pahami Perda Dukcapil, Ini Tujuannya

Anggota DPRD DKI Alia Laksono menggelar sosialisasi Perda tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Terima Kasih, Kami Terima Ribuan Aspirasi Rakyat
Puan Maharani: Terima Kasih, Kami Terima Ribuan Aspirasi Rakyat

Puan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil Bicara Tantangan Urus Jakarta: Saya Tidak Mau Anak-Anak di Jakarta Bahagianya Hanya Main di Shopping Mall
Ridwan Kamil Bicara Tantangan Urus Jakarta: Saya Tidak Mau Anak-Anak di Jakarta Bahagianya Hanya Main di Shopping Mall

Hal itu dikatakan Ridwan Kamil saat pidato politik usai dideklarasikan bareng Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Baca Selengkapnya
Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Dugaan Pelanggaran HAM, Disusul Jabar dan Sumut
Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Dugaan Pelanggaran HAM, Disusul Jabar dan Sumut

Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

Baca Selengkapnya