Ombudsman Akui Banyak PR Terkait Pelayanan Publik di Jakarta Raya

Merdeka.com - Ombudsman perwakilan DKI Jakarta mengakui masih banyak persoalan terkait pelayanan publik di Jakarta Raya yang harus dibenahi, seperti pelayanan pemerintah daerah atau Pemda.
"Mulai dari pelayanan pertanahan dan pelayanan kepolisian maupun pelayanan pelayanan di UPT UPT Kumham serta pelayanan dasar dan strategis lainnya seperti Adminduk, perizinan, kesehatan dan pendidikan khususnya terkait PPDB Tahun 2022 yang menjadi atensi saat ini," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya periode 2022-2027, Dedy Irsan, Jakarta, Minggu (3/7).
Dedy Irsan menyampaikan akan segera melakukan konsolidasi internal Ombudsman Perwakilan dan Ombudsman RI Pusat, maupun eksternal dengan seluruh stakeholders untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
"Kita akan bersinergis serta kolaborasi mewujudkan Pelayanan Publik tanpa maladministrasi di Wilayah Perwakilan Jakarta Raya," ujarnya.
Dedy Irsan ditetapkan sebagai kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya setelah menjalani serangkaian tes dan seleksi yang diikuti oleh seluruh calon.
Wilayah kerjanya meliputi Seluruh Provinsi DKI Jakarta ditambah dengan Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat.
Selain menetapkan nama Dedy Irsan sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Tim Seleksi Kepala Ombudsman tahun 2022 juga menetapkan empat nama lainnya sebagai kepala Perwakilan Ombudsman di Provinsi lain.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan bahwa seleksi kepala perwakilan ini melewati serangkaian tahapan mulai dari seleksi administrasi, ujian tulis, ujian kesehatan hingga profile assessment dan wawancara.
Proses yang bertahap ini menggambarkan kepala perwakilan yang terpilih merupakan yang terbaik hasil dari seleksi yang ketat.
Najih juga berharap para kepala perwakilan terpilih dapat segera membangun komunikasi dan konsolidasi baik internal maupun eksternal, agar dapat segera meneruskan tugas-tugas dalam pengawasan pelayanan publik di tingkat provinsi.
"Kepala perwakilan memiliki kewenangan tunggal di provinsi masing-masing, gunakan kesempatan awal untuk mempelajari, melakukan orientasi dan mengenal seluruh insan Ombudsman yang ada di lingkungan masing-masing," ucap Najih.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca Selengkapnya
Aduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca Selengkapnya
Selain dicurhati sopir truk mengenai maraknya aksi premanisme, Pramono juga mengaku dikeluhkan masyarakat yang memiliki usaha UMKM katering.
Baca Selengkapnya
Dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Baca Selengkapnya
Gembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.
Baca Selengkapnya
Anggota DPRD DKI Alia Laksono menggelar sosialisasi Perda tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Ridwan Kamil saat pidato politik usai dideklarasikan bareng Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya
Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca Selengkapnya