Panglima TNI Ungkap Ada Upaya KST Gagalkan Pilkada di Papua
Selain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Selain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Panglima TNI Ungkap Ada Upaya KST Gagalkan Pilkada di Papua
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, Kelompok Separatis Teroris (KST) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) memiliki agenda untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Jakarta.
"Di wilayah Papua kelompok separatis teroris terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan Pilkada guna delegitimasi NKRI serta mencari perhatian dunia Internasional," kata Agus dalam raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).
"Aksi KST Bersenjata terjadi di 7 wilayah rawan pada periode 2024 yaitu di Kabupaten Maybrat, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Yakuhimo dan Pegunungan Bintang," tambahnya.
Agus menjelaskan, meningkatnya aksi KST itu dipengaruhi oleh akan datangnya Pemilu serentak dan adanya caleg atau paslon yang diduga berafiliasi dalam kelompok KST.
"Apabila kalah dalam perolehan suara, memiliki kemungkinan ganguan keamanan yang lebih besar," terangnya.
Selain Papua, yang menjadi konsen pihaknya dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Nanggroe Aceh Darusallam.
"Selain itu, Partai Lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM. Dimana hal ini akan jadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan non kombatan," ungkap Agus.
"Apabila hasil Pilkada tidak memenuhi harapan salah satu paslon diperkirakan akan memantik potensi konflik horizontal," sambungnya.
Tak hanya itu, mereka juga mengaku melihat adanya potensi upaya penarikan perhatian massa dengan cara pengibaran bendera bulan bintang.
Menurutnya, apabila hal ini terjadi tentunya dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang diperlukan untuk antisipasi sejak dini.
"Pilkada serentak 2024 perlu dapat perhatian serius khususnya terkait pengamanan yang menggelar Pilkada, mulai dari tahap pendaftaran kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan dan rekapitilasi suara hingga penetapan hasil Pilkada," jelasnya.
Selain itu, TNI melakukan mitigasi dalam menghadapi potensi kewarawanan yang ditimbulkan. Mitigasi yang dilakukan itu, TNI dipastikan tetap dalam posisi menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada.
"Selanjutnya, Satkowil aktif memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial. Satkowil juga melaksanakan kordinasi aktif dengan KPU, pihak-pihak terkait untuk menyusun renacana konsijensi pengamanan Pilkada dihadapkan pada bencana alam," ucapnya.
"Dan terakhir satgas Papua dan ac5eh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata," sambung Agus.
Setelah nantinya Pilkada berakhir, tak lupa TNI melakukan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menghormati keputusan dari penyelenggara Pilkada.
"Setelah Pilkada selesai, TNI akan mengoptimalkan pelaksanakan pembinaan teritorial berupa komunikasi sosial ke masyarakat dengan mengajak dan menghimbau ke masyarakat untuk menjalankan norma sehari-hari seperti biasa serta menghormati keputusan rakyat dan KPU tentang hasil Pilkada," pungkasnya.
