Pasang alat kontrasepsi gratis, Pemkab Bogor gelontorkan Rp 1,2 M

Merdeka.com - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bogor menggunakan anggaran pemerintah daerah Rp 1,2 miliar untuk pemasangan alat kontrasepsi gratis kepada masyarakat.

"Alhamdulillah dari anggaran Rp1,2 miliar, kami berhasil memasang alat kontrasepsi IUD sebanyak 4.380 akseptor dan Implant 9.783 akseptor kepada masyarakat Kabupaten Bogor," kata Kepala BPPKB Kabupaten Bogor, Nurianty di Cibinong, Kamis (22/1).

Ia mengatakan pemasangan alat kontrasepsi ini bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor. Sedangkan keberhasilan kegiatan ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kabupaten Bogor terhadap KB semakin baik, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti program KB khususnya IUD dan Implant.

Berdasarkan data yang dihimpun BPPKB Kabupaten Bogor beberapa program kegiatan yang telah dilakukan BPPKB sepanjang tahun 2014 yakni kegiatan pemasangan kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar, kegiatan pelayanan KB Medis Operasi dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar dan penyediaan fasilitas alat kontrasepsi dengan anggaran sebesar Rp 245 juta.

Ia menjelaskan kegiatan pemasangan kontrasepsi KB salah satunya pemasangan kontrasepsi KB IUD dan Implant untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I atau Keluarga Miskin (Gakin). Kini pelaksanaan kegiatan pemasangan kontrasepsi KB IUD dan Implant telah berhasil dilaksanakan di 101 puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan. Dengan sasaran untuk IUD sebanyak 750 akseptor sedangkan implant sebanyak 3.000 akseptor.

"Tidak hanya kegiatan pemasangan alat kontrasepsi. Kami juga lakukan kegiatan pelayanan KB Medis Operasi untuk wanita maupun pria," katanya, dikutip dari Antara.

Saat ini kegiatan KB Medis Operasi Wanita (MOW) berhasil dilakukan terhadap 1.231 orang akseptor, di RS Atang Sanjaya dan RSIA Sentosa. Sedangkan untuk KB Medis Operasi Pria berhasil dilakukan terhadap 80 orang akseptor yang dilaksanakan di Puskesmas Leuwiliang dan RSIA Sentosa dengan total anggaran sebesar Rp 1,3 miliar.

"Kami bangga karena semua sudah melebihi target yang ditentukan," katanya.

Ia menjelaskan untuk menunjang pelayanan KB dengan menggunakan alat kontrasepsi Implant. Baik bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Gakin). BPKB sudah sediakan 500 akseptor dengan anggaran sebesar Rp245 juta.

"Memang tidak semua masyarakat Kabupaten Bogor bisa mendapatkan kontrasepsi secara gratis," katanya. Tetapi, hanya masyarakat yang kurang mampu dan pemegang kartu BPJS yang dibiayai pemerintah saja yang bisa mendapatkan kontrasepsi secara gratis. Sedangkan masyarakat yang mampu biasanya masuk dalam kontrasepsi mandiri.

Sementara itu, Ketua Forum Pembantu Pembina KB Desa (FPPKBD) Kabupaten Bogor, Lina mengungkapkan KB implant, IUD, dan suntik bisa dilakukan dan didapatkan masyarakat dengan sangat mudah baik di Rumah Sakit, Bidan maupun Puskesmas. Tetapi tidak semua masyarakat Kabupaten Bogor bisa mendapatkan kontrasepsi dengan cuma-cuma.

"Berdasarkan pengalaman di lapangan, yang bisa gratis itu adalah masyarakat kurang mampu saja," katanya. Sedangkan untuk masyarakat atau keluarga sejahtera bisa melakukan kontrasepsi di rumah sakit, klinik swasta, maupun bidan dengan biaya pribadi.

Sesuai data dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat akan pentingnya KB terus mengalami peningkatan. "Artinya berbagai kegiatan, program dan sosialisasi yang dilakukan BPPKB dengan Forum PPKBD. Perlahan sampai keseluruh masyarakat Kabupaten Bogor," katanya. (mdk/bai)