Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa. 

Kericuhan saat proses rekapitulasi suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai menjadi perhatian khusus Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel.

Tak ingin kecolongan seperti di Sinjai, Polda Sulsel pun memberikan pengamanan ketat saat proses rekapitulasi Pemilu 2024 tingkat provinsi di Hotel Claro Makassar, Minggu (3/3).  

Kepala Biro Ops Polda Sulsel, Komisaris Besar Bambang Widjanarko mengatakan kejadian kericuhan di Kantor KPU Sinjai sudah menjadi atensi Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Andi Rian R Djajadi.

Dia mengatakan pihak-pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa. 

"Kita sudah periksa dan saya menyampaikan di sini juga bahwa kita tidak boleh KPU sampai terintimidasi. Itu yang kita tidak mau," ujarnya saat sambutan pembukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat provinsi Pemilu 2024 di Hotel Claro Makassar.


Bambang mengaku Polda Sulsel telah mengerahkan setidaknya 12 ribu personel pengamanan. Untuk pengamanan Rapat Pleno kali ini, setidaknya 258 personel dikerahkan.

Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

"Dalam rapat pleno terbuka ini, 258 personel setiap harinya kita turunkan untuk menjaga dan mengawal rapat pleno terbuka ini. Inilah komitmen kami," ujarnya

Ia berharap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu. Ia kembali menegaskan polisi bersama Linmas akan menjaga kotak suara.


"Semoga nanti tanggal 11 (Maret) bisa kita laporkan ke pusat. Kotak suara ini akan kita jaga 24 jam bersama Linmas. Semoga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab unuk merusak ataupun mengganggu proses rapat pleno in," tegasnya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Resor Sinjai Ajun Komisaris Besar Fery Nur Abdulah mengaku sudah mengamankan tujuh orang warga yang diduga melakukan kericuhan saat proses rekapitulasi di Kantor KPU Sinjai. Fery mengaku tujuh orang diamankan merupakan warga Desa Kassibuleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.


"Mereka (tujuh orang diamankan) memprovokasi, anarkis dan membawa senjata tajam," ujarnya kepada wartawan.

Fery juga mengungkapkan telah mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam) yang dibawa oleh warga yang diamankan.


"Barang bukti sudah kita kumpulkan, ada 10 senjata tajam, baik itu yang tersimpan atau melekat pada badan dan yang tersimpan di kendaraan mereka. Mereka telah menyiapkan secara sistematis, kemudian ada tiga botol bom molotov," bebernya.

Fery menjelaskan kronologi berawal saat sekitar 80 warga Desa Kassibuleng tersebut awalnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai. Mereka datang ingin menyampaikan pendapat dan mereka ingin masuk menghentikan proses rekapitulasi yang sementara berlangsung di kantor KPU Sinjai.

Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

"Kebetulan memang dijadwalkan Kecamatan Sinjai Borong akan dilakukan rekapitulasi. Aksi ini tanpa ada surat izin," jelasnya.


Fery menilai bahwa aksi unjuk rasa yang berujung ricuh ini telah direncanakan secara sistematis. Pasalnya, barang bukti yang ditemukan di lokasi telah disiapkan sebelum mereka datang ke kantor KPU Sinjai.

"Mereka ricuh karena mereka memaksa. Awalnya mereka minta difasilitasi bertemu dengan komisioner KPU, belum selesai komunikasi, mereka sudah anarkis, ada provokator, itulah mereka anarkis," terangnya.


Selanjutnya, kata Fery ketujuh orang provokator bersama barang bukti senjata tajam dan bom molotov diamankan ke Mapolres Sinjai untuk proses hukum lebih lanjut.

Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK
Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.

Baca Selengkapnya
KPU Lanjutkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di 5 Provinsi
KPU Lanjutkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di 5 Provinsi

Setidaknya rekapitulasi suara sudah dilakukan untuk 21 provinsi lainnya.

Baca Selengkapnya
PKB Sebut Ada Penggelembungan Suara ke PKN di Dapil Sumsel 9
PKB Sebut Ada Penggelembungan Suara ke PKN di Dapil Sumsel 9

PPK Kecamatan Keluang diduga telah mengubah hasil perolehan suara PKN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Nihil Pendaftar, Bakal Cakada di Sulsel Tak Minat Maju Lewat Jalur Perseorangan
Nihil Pendaftar, Bakal Cakada di Sulsel Tak Minat Maju Lewat Jalur Perseorangan

KPU Sulsel telah menutup pendaftaran Pilkada Serentak 2024 jalur perseorangan

Baca Selengkapnya
Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres, KPU dan Bawaslu Masing-Masing Hadirkan Saksi-Ahli
Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres, KPU dan Bawaslu Masing-Masing Hadirkan Saksi-Ahli

KPU menghadirkan tiga saksi ahli dan Bawaslu sembilan saksi ahli.

Baca Selengkapnya
Pleno Rekapitulasi Suara, KPU Papua Pegunungan Terkendala Masalah Keamanan
Pleno Rekapitulasi Suara, KPU Papua Pegunungan Terkendala Masalah Keamanan

Rekapitulasi Suara hari ini menyisakan empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan.

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap

Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Dua Bakal Calon Gubernur Jalur Independen di Pilkada 2024
KPU Pastikan Dua Bakal Calon Gubernur Jalur Independen di Pilkada 2024

Awalnya ada 11 pasang yang hendak mengajukan diri, namun 9 orang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya
PKB Usung Kader pada 11 Pilkada di Jateng
PKB Usung Kader pada 11 Pilkada di Jateng

PKB tidak harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah pada sebelas kabupaten/kota itu.

Baca Selengkapnya