PDIP bantah pasang Budi Gunawan untuk tutupi BLBI dan Mega
Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mengatakan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDI-P punya hak untuk menyodorkan orang seperti Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Mereka mengaku tak ada kaitan antara Budi Gunawan dan Megawati.
"Dugaan bisa jadi alasan, karena orang hubung-hubungkan, mantan ajudan Megawati. PDI-P sebagai partai pengusung punya hak juga, mendukung dan memajukan orang yang diajukan," kata Andreas di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Kendati demikian, keputusan akhir soal pengangkatan BG merupakan hak Presiden Jokowi. Dia menegaskan, jika nantinya Presiden memutuskan untuk mengganti BG dengan nama baru sebagai calon Kapolri, keputusan itu tak bisa diintervensi.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
"Tapi dalam proses ini terjadi perubahan-perubahan dalam konteks Budi Gunawan, ini ada di tangan Jokowi, Jokowi harus memutuskan, jangan ada kriminalisasi dan intervensi. Itu poinnya. Kalo selain BG, prerogatif Jokowi, kita ikuti saja," paparnya.
Lebih jauh Andreas mengatakan adanya tudingan pengangkatan BG bertujuan untuk menutup kasus BLBI dan keterlibatan Mega adalah tudingan yang tidak benar. Justru anggapan-anggapan itu bagi Andreas adalah upaya oknum penegak hukum untuk memainkan isu guna kepentingan politik.
"Spekulasi nggak berdasar, semua dugaan ini sekian lama, kenapa nggak lama diselesaikan. Penegak hukum jangan ambil momen tertentu lakukan kriminalisasi, dijadikan tersangka," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaPembicaraan tersebut dilakukan saat Budi Gunawan akan masuk dalam Kabinet Merah Putih.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut tidak bisa mencegah atau melarang kader partai lain mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaBudiman baru saja menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca Selengkapnyaudung berharap Budi Gunawan selaku kepala BIN bisa netral dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersuara keras terkait kasus dugaan berita bohong yang menjerat Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP Budiman Sujatmiko memberikan sinyal dukungan kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika menyambangi Kertanegara.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca Selengkapnya