PDIP: Praktik kenegaraan di 2014 jauh dari ideologi Pancasila

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan potret kehidupan bernegara di Indonesia sepanjang tahun 2014 masih jauh dari ideologi Pancasila. Dia mendasarkan hal itu pada beberapa indikasi seperti semakin menguatnya isu SARA, dinamika politik yang berujung konflik, serta perilaku penegak hukum yang masih menyimpang.

"Salah satu contoh di ibu kota ada salah satu tokoh yang mempersoalkan kepala daerah hanya karena masalah agama, etnis dan warna kulit," ujar Basarah dalam peluncuran Catatan Akhir Tahun Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2014 PDI Perjuangan di Cikini, Jakarta, Selasa (30/12).

Basarah mengatakan ideologi Pancasila sebagai cipta hukum negara Indonesia mengharuskan setiap warga negara untuk tidak lagi mengutamakan persoalan SARA. Jikapun terdapat ketidakcocokan, maka seharusnya kritik atas hal itu ditujukan pada kinerja seorang kepala daerah.

Orang lain juga bertanya?

"Kritik dalam pemimpin daerah haruslah ditujukan pada kinerjanya, bukan pada agama, etnis, warna kulit," ungkap dia.

Terkait dengan dinamika politik, Basarah menyoroti kasus konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Dia menyatakan secara tegas bagaimana sebuah praktik politik dipaksakan demi melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

"DPR merevisi UU MD3 yang mengandung muatan politis memperjuangkan kepentingan politik salah satu kelompok dan mengorbankan kepentingan politik yang lain," ungkap Basarah.

Hal itu diperparah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak membatalkan pasal dalam UU MD3 terkait tata cara pengisian kursi pimpinan parlemen. Basarah pun menuding MK tidak memiliki kepekaan terhadap potensi konflik yang muncul di masa mendatang.

"Kalau MK punya sensitivitas, tentu tidak akan ada kegaduhan tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Basarah mengaku pesimis dengan kinerja penegak hukum yang terbukti gagal dalam menjalankan tugasnya. Dia pun meminta institusi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah agar persoalan hukum dapat segera ditangani.

"Kinerja lembaga penegak hukum berkoordinasi dengan pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan semestinya ke depan harus diperkuat," terangnya. (mdk/ren)