Pelayanan publik di Sumatera Selatan masuk kategori buruk

Merdeka.com - Pelayanan publik di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih berada dalam kategori buruk. Kondisi ini terus berulang selama beberapa tahun dan tidak ada peningkatan.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengungkapkan, pihaknya baru melakukan penilaian kepatuhan penyelenggara layanan publik di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya mengejutkan, sebab mayoritas masih berada di kategori kuning dan merah.
"Untuk tahun ini diumumkan Desember nanti. Tapi penilaian tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang kuning dan merah," ungkap Andrian, Senin (5/11).
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Kenapa Ombudsman RI melakukan kajian di 4 provinsi tersebut? Asisten Ombudsman RI Bellinda W Dewanty mengatakan, pemilihan empat provinsi tersebut diakibatkan banyaknya laporan yang diterima dari sana.'Kami melihat di empat provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman dan permasalahan di empat wilayah ini menjadi hal yang perlu jadi atensi pemda,' kata Bellinda.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Untuk kategori hijau hanya diraih Pemerintah Provinsi Sumsel, Kota Palembang dan Lubuklinggau. Kategori kuning diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Lahat, dan Kota Prabumulih. Sedangkan kategori merah diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu.
"Untuk kategori kuning dan merah terjadi selama tiga hari berturut-turut, tidak ada perubahan atau peningkatan," ujarnya.
Menurut dia, penilaian kepatuhan ini menyasar ke setiap pelayanan publik. Pelayanan terburuk berada di tiga instansi, yakni pemerintah daerah, pertanahan, dan kepolisian.
"Semua instansi kita nilai, tapi yang banyak dilaporkan dan pelayanannya masih buruk di tiga lembaga itu," jelasnya.
Dia menambahkan, penilaian tersebut baru dilakukan dalam aspek fisik setiap instansi. Seperti kemudahan mendapatkan informasi, kelengkapan fasilitas secara umum, fasilitas bagi difabel, dan lainnya.
"Kalau fisiknya saja buruk, tentu pengaruhnya pelayanan aparaturnya juga. Dari situ kita bisa menilai sendiri," kata dia.
"Kami minta pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan publik, minimal sama dengan apa yang dilakukan perbankan. Untuk bank-bank sudah baik," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

MA dianggap lamban merespons saat dikonfirmasi soal temuan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III.
Baca Selengkapnya
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.
Baca Selengkapnya
Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi
Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Baca Selengkapnya
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca Selengkapnya
Terkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.
Baca Selengkapnya
BKN melaporkan update statistik pelamar SSCASN 2023 per 29 September 2023, hingga pukul 06.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Bupati Enos menuturkan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini bentuk perhatian pemerintah dengan cara jemput bola.
Baca Selengkapnya
Penghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Marsda Arif Mustofa.
Baca Selengkapnya
Pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca Selengkapnya
Hal ini menjadi upaya dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik di wilayah Tangsel.
Baca Selengkapnya
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca Selengkapnya