Pemda harus rawat sistem peringatan dini tsunami

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan sistem peringatan dini yang dibangun di pesisir Aceh dan Sumatra merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menanggung pengalokasian anggaran serta pengadaan alat di daerah tersebut agar seluruh alat dapat beroperasi dengan baik.

"Alokasi dana akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Tapi operasional dan pemeliharaan merupakan tanggungjawab pemda, jadi jangan sampai alatnya ada tapi tidak ada simulasi sehingga nanti tidak bekerja dengan baik," ujar Julian di Jakarta, Senin (17/4)

Pemerintah daerah, lanjut Julian, memiliki kewajiban untuk dapat mengoperasikan dan cara menyampaikan bahaya yang akan terjadi kepada masyarakat. Dua hal ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat sehingga sistem peringatan dini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Pemerintah pusat ingin betul-betul mengadakan alat yang diperlukan, tapi pengoperasiannya semua harus dilakukan pemda. Jadi pemerintah daerah itu harus mengetahui semua," kata Julian.

Sebelumnya, Presiden SBY memanggil pengurus Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Istana Bogor tadi pagi. Pemanggilan ini dilakukan karena presiden menerima laporan ada sejumlah peralatan sistem peringatan dini yang tidak beroperasi usai gempa bumi terjadi. (mdk/bal)