Pemerintah Diminta Tetap Gratiskan Vaksin Covid-19 Saat Endemi

Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama meminta pemerintah tetap menggratiskan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat meski status kedaruratan kesehatan di Indonesia dicabut.

"Vaksinasi booster (dosis penguat) kedua harus diselesaikan, sambil menunggu perkembangan ilmu selanjutnya untuk tahu apakah masih perlu divaksin dengan yang sekarang atau ada temuan ilmiah lainnya," kata Tjandra, Kamis (15/6).

Menurut Tjandra, akan lebih baik jika pemerintah tetap menggratiskan vaksinasi Covid-19 walaupun keadaan sudah endemi, mengingat dampak pandemi yang luar biasa.

Tjandra yang juga Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI mengatakan, saat ini sudah banyak negara di dunia menetapkan Covid-19 sebagai endemi. Dengan begitu, Covid-19 dianggap sama seperti penyakit menular lainnya.

Menurut Tjandra, vaksinasi Covid-19 juga perlu dibarengi dengan kebiasaan untuk memprioritaskan pola hidup sehat yang sudah dijalani selama pandemi.

"Kita semua harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk kebiasaan cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok dan polusi lainnya, rajin beraktivitas fisik dan olah raga, diet makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stress," katanya, dilansir dari Antara.

Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, wacana vaksinasi berbayar masih dalam taraf pembahasan bersama pihak terkait.

"Masih dalam pembahasan. Sampai dengan era transisi endemi sekarang masih gratis," katanya.

Kemenkes masih mengalokasikan sekitar 4 juta dosis vaksin Covid-19 yang didatangkan dari PT Bio Farma bermerek IndoVac dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia dengan merek InaVac.

Selain itu, juga tersedia vaksin impor bermerek Pfizer dan AstraZeneca dengan stok berkisar 100 ribuan dosis.

Nadia memastikan program vaksinasi Covid-19 tetap bergulir saat masa endemi. Kegiatan itu diintegrasikan ke dalam program imunisasi rutin nasional.