Pemerintah siapkan 2 juta KIS sebagai buffer

Merdeka.com - Pemerintah menyiapkan sekitar 2 juta lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai buffer atau penyangga. Dengan demikian jumlah total KIS yang diterbitkan adalah sebanyak 88,4 juta dari rencana semula yang direncanakan sebanyak 86 juta kartu.

"Kita akan menerbitkan sebanyak 88 juta lebih Kartu Indonesia Sehat dari rencana sebanyak 86 jutaan kartu. Ini lebih banyak sekitar 2 juta kartu yang akan digunakan sebagai buffer atau penyangga bagi masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai menemani Presiden Jokowi membagikan KIS kepada para pekerja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (18/4).

Buffer atau penyangga, kata Puan, diperlukan karena tidak semua keluarga terutama keluarga yang selama ini terpinggirkan salah satunya tuna wisma, bisa terdata.

"Mereka ini kan rentan sekali, sehingga pemerintah juga memperhatikan agar mereka juga bisa mendapatkan layanan kesehatan," tambahnya.

Puan mengatakan pembagian kartu tahap kedua akan dilakukan pada akhir April. "Kita akan luncurkan sekaligus 3 kartu yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera di 9 Provinsi dan 12 Kabupaten/kota. Insya Allah akan diberikan 88 juta Kartu Indonesia Sehat, 20 juta Kartu Indonesia Pintar dan 17 juta Kartu Keluarga Sejahtera," tegasnya.

Soal masih banyaknya suara sumbang akan program yang dilakukan pemerintah ini, Puan menjelaskan pemerintah akan fokus merealisasikan janji untuk membuat 3 kartu itu. Dia meminta masyarakat memahami untuk menjalankan program tersebut memerlukan waktu.

"Seperti yang dijelaskan Pak Jokowi, program ini kan perlu waktu untuk menjalankannya. Perlu lelang, dimasukkan ke DIPA. Saya harap April nanti bisa dilaunching semua dan Juni bisa selesai. Kita akan focus untuk ini dulu, baru nanti kita melanjutkan program-program pemerintah lainnya untuk rakyat. Ini sesuai dengan visi misi kita, kerja dan turun ke lapangan. Kita mau menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," katanya.