Pemkot Pasuruan Raih Opini WTP 3 Kali Berturut-turut
Merdeka.com - Upaya Pemkot Pasuruan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional membuahkan hasil.
Pemkot Pasuruan berhasil hat-trick memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 3 kali berturut-turut. Prestasi ini mengulang catatan gemilang pada tahun 2021 dan 2022 lalu.
Opini WTP didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2022.
-
Kenapa Pasuruan dapat WTP? Raihan prestasi Opini WTP ini berarti bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Pemkot Pasuruan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
-
Apa prestasi Pasuruan yang didapat 4 tahun berturut-turut? Pemkot Pasuruan kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia.
-
Apa yang diraih Tri Pakarta di tahun 2022? Perseroan pun mampu menorehkan kinerja yang positif pada 2022, di mana total aset mencapai Rp2,79 triliun. Komposisi aset tersebut terdiri dari Aset Investasi sebesar Rp1,09 triliun dan Aset Non Investasi sebesar Rp1,70 triliun.Kinerja positif ini juga berlanjut di 2023 di mana pada Oktober 2023, perseroan telah mencacatkan total aset sebesar Rp3,25 triliun.
-
Mengapa Pemkab Paser mendapatkan penghargaan? 'Alhamdulillah kami kembali kembali menerima penghargaan. Ini kali keduanya, sebelumnya 2013 lalu juga meraih penghargaan serupa,' kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Paser, Yusuf, via seluler.
-
Bagaimana Pekanbaru mendapatkan Adipura? Kota Adipura Menjadi salah satu kota besar di wilayah Barat Indonesia, Pekanbaru pernah menyabet piagam Adipura selama lima tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2006 silam.
-
Apa yang diraih Jawa Tengah dalam SPI KPK 2023? 'Untuk provinsi, skor paling baik itu Jawa Tengah, untuk tipe anggaran dan jumlah pegawai besar,' kata Pahala saat membaca skor penilaian.
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan secara langsung kepada Walikota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki Hasan pada Kamis (25/5) siang di auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
Gus Ipul ketika dimintai komentarnya terkait raihan WTP ketiga selama masa kepemimpinannya bersama Wawali Adi Wibowo di Kota Pasuruan ini, menyatakan rasa terima kasihnya atas kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan.
"Terima kasih kepada seluruh ASN Kota Pasuruan yang telah berjuang agar kita tetap mendapatkan Opini WTP," ujar Gus Ipul yang pada hari itu mengenakan pakaian khas Kota Pasuruan
Ia juga menyebut masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK terkait laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Pasuruan.
Dari data yang diperoleh tim liputan Diskominfotik, beberapa catatan tersebut di antaranya:
1. Pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak tertib
2. Kekurangan volume atas pelaksanaan 9 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan
3. Pengelolaan dana cadangan Pemkot Pasuruan belum tertib, dan
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Pasuruan tidak tertib.
Ke depan Gus Ipul ingin catatan tersebut ditindak lanjuti dan Pemkot Pasuruan lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kita akan tindak lanjuti catatan ini dan akan terus minta pendampingan dan masukan-masukan dari BPK terkait strategi terbaik mengatasi masalah ini," imbuhnya.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa ke depan target Pemkot Pasuruan mempertahankan WTP sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional
"Target kita berikutnya WTP dengan TLRHP di atas 90 persen. Itu PR (pekerjaan rumah) kita," tegasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaKota Pasuruan sendiri banyak mendapatkan apresiasi atas kesuksesan dan berkesannyapenyelenggaraan MTQ Jawa Timur tahun ini
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya