Pemprov Jabar Ingin Daftarkan Masjid Al-Jabbar Jadi Objek Vital Negara

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempersiapkan sarana prasarana hingga mekanisme pengamanan di Masjid Al-Jabbar yang dibuka kembali pada hari pertama bulan Ramadan tahun 2023.

Diketahui, sejak dibuka untuk publik pada Desember tahun 2022, banyak dinamika yang terjadi. Membludaknya warga, fasilitas rusak, hingga akses jalan yang terbatas pun menjadi sorotan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menutup sementara akses untuk perawatan, pembenahan hingga evaluasi.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah melantik ratusan pengurus dan jajaran DKM Masjid Al-Jabbar. Dia berharap setelah dibuka kembali untuk publik, dinamika yang sudah terjadi bisa diantisipasi.

“(Setelah dibuka) di bulan Desember banyak dinamika, di evaluasi sekarang sudah lengkap 174 pengurus DKM dari pemerintahan, para ulama, aktivis masjid, ketua DKM-nya Jabatan Gubernur, maka ini akan berlangsung satu tahun sampai nanti periode ke duanya gubernur yang definitif berikutnya dikalikan 5 tahun,” katanya dalam keterangannya, Senin (20/3).

“Satu harapannya bisa memakmurkan masjid se-makmur-makmurnya, kemudian mempromosikan masjid yang istimewa ini karena tidak hanya tempat solat tapi ada juga museum galeri Rasulullah dan sejarah Islam yang akan dibuka di hari pertama Ramadhan,” tambah Ridwan Kamil.

Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan bekerjasama dengan koperasi TNI. PKL yang bisa berjualan di area masjid tersebut akan diatur, termasuk memberi kesempatan bagi warga sekitar. Disinggung alasan keterlibatan TNI, Ridwan Kamil menyebut bahwa masjid Al-Jabbar akan didaftarkan dalam objek vital negara.

“Penataan PKL kita akan kerjasamakan dengan kodim, sehingga kalau dengan pihak ketiga yang mempunyai kewenangan mengatur ketertiban, keamanan, pertahanan dan lain sebagainya, karena (Masjid Al-Jabbar) ini akan didaftarkan sebagai objek vital negara dan kalau sudah masuk objek vital, maka penguatan TNI polri sangat dibutuhkan,” terang dia.

“Tetap diakomodir semua masyarakat, semua aspirasi PKL ditampung di zona barat dan tanah swasta yang hampir 1 hektare. Bahkan yang tadi demo juga anggotanya akan direkrut menjadi tim parkir profesional akan dilatih dan diedukasi,” lanjutnya.

Mengenai akses jalan yang dianggap masih menjadi kendala, ia akan menagih janji Kementerian PUPR yang akan membuka jalan akses tol KM 149, sekaligus sebagai bagian persiapan lebaran.

Alternatif lainnya, melakukan pembebasan lahan di sebelah Mapolda Polda Jabar yang ia sebut masih dalam proses.