Pengamat Nilai Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning Bukan Sesuatu yang Mendesak
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah yang berada di zona kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Zona kuning berarti wilayah dengan risiko penyebaran Covid-19 rendah.
Keputusan ini menuai berbagai reaksi. Ada yang setuju tidak sedikit yang menolak karena kondisi pandemi belum berakhir.
Praktisi dan pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji, menilai keputusan yang diambil pemerintah terkait pelaksanaan sekolah tatap muka terlalu terburu-buru dan kurang mendapat pertimbangan.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Bagaimana Kemenkumham ingin menerapkan Tata Nilai PASTI di internal? “Melihat kondisi Kemenkumham yang heterogen, diperlukan internalisasi secara intens dan berkelanjutan Tata Nilai PASTI sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kompetensi SDM dan akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,“ kata Andap.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana cara memperbaiki kualitas pendidikan? Masdar menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam struktur pendidikan dan regulasi etika sosial untuk memperbaiki kualitas Pendidikan.
-
Bagaimana Pramono Anung ingin menjadikan Jakarta lebih adil? Pramono menegaskan bahwa jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta ia akan menjadikan wilayah bekas Ibu Kota itu lebih adil dan merata.'Jangan sampai kita di Jakarta ini yang dibangun hanya tempatnya orang kaya saja. Jangan yang terlihat indah itu di Gatot Subroto, Thamrin, Sudirman dan sebagainya,' pungkas Pramono.
"Pembukaan sekolah di zona kuning menurut saya bukan hal yang sangat urgent, apa karena banyak orang tua yang stress dan guru yang tidak mampu melaksanakan PJJ?," ujar Indra kepada merdeka.com, Sabtu (8/8).
Indra menilai harusnya pemerintah lebih memerhatikan kebijakan agar membuat PJJ lebih efektif daripada saat ini.
"Awal pandemi di bulan Maret ketika masih banyak kalangan yang gagap dengan situasi pembelajaran online merupakan hal yang wajar, tapi ketika sudah di bulan Agustus kita masih kaget, itu menjadi tidak wajar," sambung Indra.
Seharusnya, kata dia, kondisi ini dimanfaatkan pihak terkait untuk untuk memaksimalkan penggunaan teknologi serba digital termasuk untuk belajar. Pemerintah seharusnya seharusnya membantu para guru untuk bisa mengajar dengan sistem PJJ yang efektif dan efisien dengan melakukan pendampingan dan pelatihan guru yang jelas dan terukur.
"Urusan PJJ tidak dibenahi dari urusan yang paling krusial yaitu ujung tombaknya alias guru," katanya.
Reporter Magang: Febby Curie Kurniawan
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaKebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur NTT Ayodhia Kalake akan mencabut sejumlah kebijakan sekolah masuk jam 05.30 WITA
Baca SelengkapnyaJakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaPenerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak
Baca Selengkapnya