Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat Nilai Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning Bukan Sesuatu yang Mendesak

Pengamat Nilai Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning Bukan Sesuatu yang Mendesak Ujian Nasional. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah yang berada di zona kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Zona kuning berarti wilayah dengan risiko penyebaran Covid-19 rendah.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi. Ada yang setuju tidak sedikit yang menolak karena kondisi pandemi belum berakhir.

Praktisi dan pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji, menilai keputusan yang diambil pemerintah terkait pelaksanaan sekolah tatap muka terlalu terburu-buru dan kurang mendapat pertimbangan.

Orang lain juga bertanya?

"Pembukaan sekolah di zona kuning menurut saya bukan hal yang sangat urgent, apa karena banyak orang tua yang stress dan guru yang tidak mampu melaksanakan PJJ?," ujar Indra kepada merdeka.com, Sabtu (8/8).

Indra menilai harusnya pemerintah lebih memerhatikan kebijakan agar membuat PJJ lebih efektif daripada saat ini.

"Awal pandemi di bulan Maret ketika masih banyak kalangan yang gagap dengan situasi pembelajaran online merupakan hal yang wajar, tapi ketika sudah di bulan Agustus kita masih kaget, itu menjadi tidak wajar," sambung Indra.

Seharusnya, kata dia, kondisi ini dimanfaatkan pihak terkait untuk untuk memaksimalkan penggunaan teknologi serba digital termasuk untuk belajar. Pemerintah seharusnya seharusnya membantu para guru untuk bisa mengajar dengan sistem PJJ yang efektif dan efisien dengan melakukan pendampingan dan pelatihan guru yang jelas dan terukur.

"Urusan PJJ tidak dibenahi dari urusan yang paling krusial yaitu ujung tombaknya alias guru," katanya.

Reporter Magang: Febby Curie Kurniawan

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Baca Selengkapnya
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan

Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

Baca Selengkapnya
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023

Nantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta
Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.

Baca Selengkapnya
DPRD NTT Dukung Aturan Masuk Sekolah 05.30 Dicabut: Kebijakan Viktor Laiskodat Tidak Mendasar!
DPRD NTT Dukung Aturan Masuk Sekolah 05.30 Dicabut: Kebijakan Viktor Laiskodat Tidak Mendasar!

PJ Gubernur NTT Ayodhia Kalake akan mencabut sejumlah kebijakan sekolah masuk jam 05.30 WITA

Baca Selengkapnya
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.

Baca Selengkapnya
DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi
DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi

Penanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak

Baca Selengkapnya