30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Pemkot Depok memutuskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk 30 persen PNS dalam rangka menekan polusi.
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku akan kesulitan jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali diterapkan dalam seiring kebijakan work from home (WFH) untuk 30 persen PNS.
Hingga saat ini belum ada keputusan apakan siswa di Depok akan kembali melaksanakan PJJ atau tidak.
“Kita tetap komunikasi dengan sekolah, kalau pemberlakuan WFH 30 persen. Ini saya yang agak kesulitan untuk jadwalnya. Kita juga menunggu kesiapan dari sekolah, keputusan dari sekolah seperti apa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Chaerijah, Selasa(5/9).
Dengan pembagian kehadiran guru hanya 70 persen di sekolah dan 30 persen WFH diakui sulit menerapkan PJJ. Mengenai teknis jadwal pembelajaran akan sulit dengan pembatasan kuota berdasarkan kebijakan wali kota dalam Instruksi Wali Kota.
“Kondisi guru kan berbeda. Guru kan setiap hari jadwalnya berbeda. Nah, 30 persen ini mengaturnya sekolah yang harus mengatur jadwal ulang,” ujar Kadisdik
Saat ini sekolah di Depok masih melakukan pembelajaran tatap muka. Namun jika ada sekolah swasta yang mengajukan PJJ akan diperbolehkan. Sepanjang, kesiapan sekolah sudah mumpuni dan berkordinasi dengan orang tua dan komite.
“Intinya ada misalnya sekolah swasta mau PJJ tetap kita ijinkan, karena kita menyerahkan manajemen berbasis sekolah untuk pengaturannya, diatur sedemikian rupa. Sekolah harus siap dengan hal ini, sekolah harus berkomunikasi dengan komite sekolah juga orang tua,” ungkap Kadisdik
Untuk melaksanakan PJJ, sekolah perlu melakukan penjadwalan yang sesuai. Kesiapan juga harus 100 persen.
“Jadi kondisinya harus benar-benar siap kalau untuk PJJ. Jadi selama ini masih tatap muka, sebagian besar masih tatap muka. Ini masih dilakukan sampai instruksi wali kota diberlakukan,” ujar Kadisdik.
Siti mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
“Sebetulnya tergantung jadwal sekolahnya, karena edaran dari Kemendikbud juga terkait dengan KTT Asean untuk Depok itu masih diutamakan untuk tatap muka,” ujar Kadisdik.
Kepala SDN Sukamaju 3, Erlin Erliani mengatakan, saat ini belum menerima informasi soal PJJ di sekolah. Siswa pun masih belajar seperti biasa. Pihaknya masih menunggu keputusan dari dinas terkait sampai saat ini.
“Belum ada informasi pelaksanaan PJJ, jadi kami masih belajar seperti biasa, anak-anak belajar seperti biasa. Belum ada panggilan rapat, kami masih menunggu info dari Disdik untuk pelaksanaan PJJ,” katanya.
Agar siswa terhindar dari penyakit, guru di sekolah selalu memberi peringatan agar selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
“Saya wanti-wanti ke anak-anak untuk menjaga kesehatan, kebersihan baik dikelas, halaman dan rumah. Guru tidak bosan selalu menasihati anka-anak untuk mengutamakan PHBS."
Kata Kepsek SDN Sukamaju 3.
@merdeka.com
