'Pengelolaan bandara Banyuwangi akan berbeda'

Merdeka.com - Pengelola bandara Angkasa Pura II terus melakukan verifikasi aset Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, dalam rangka kerja sama pengelolaan bandara bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Kusiyadi mengatakan, saat ini tiga pihak, yaitu Kemenhub, AP II, dan Pemkab Banyuwangi terus berkoordinasi untuk menyiapkan pola kerja sama dalam pengelolaan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kusiyadi menjelaskan, saat ini telah dilakukan inventarisasi fasilitas apa saja yang akan ditambah di bandara. "Koordinasi dilakukan untuk menyiapkan pola kerjasama dalam pengelolaan bandara," kata Kusiyadi.

Kusiyadi memaparkan, hasil dari verifikasi tersebut nantinya diserahkan pada Kemenhub. Dan dari laporan itu juga, akan diketahui bagaimana pola kerja sama yang bisa dilakukan dengan Angkasa Pura II.

Untuk strateginya pengelolaan Bandara Banyuwangi sendiri, dikatakan Kusiyadi, akan berbeda dengan bandara lainnya. Konsep Green Airport yang dicanangkan Banyuwangi menjadi unggulan dalam pola pengembangan bandara.

"Pengelolaan bandara Banyuwangi nantinya akan berbeda dengan bandara lainnya. Karena Banyuwangi ini bandaranya sangat spesifik, peran pemerintah daerah juga menonjol. Jadi akan dipikirkan polanya," ujarnya.

Dia optimistis, dengan sinergi para pihak itu, bandara Banyuwangi bisa terus berkembang, bahkan bisa menjadi penyangga utama Bandara Ngurah Rai, Bali.

"Jadi nanti saling dukung di antara para pemangku kepentingan tersebut. Kami yakin bisa makin pesat kemajuannya," kata dia.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengembangan bandara menjadi salah satu kunci mendorong kemajuan daerah. Pemerintah daerah mendukung apapun keputusan pemerintah pusat terkait pengembangan Bandara Banyuwangi. Selama ini, bandara tersebut dikelola Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan, dan direncanakan akan dikelola AP II.

"Bandara sangat bergantung ke pemerintah pusat. Hampir seluruhnya adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi kami dalam posisi mendukung apapun keputusan pemerintah pusat soal pengembangan bandara Banyuwangi ke depannya," ujar Anas.

Bandara Banyuwangi sendiri mulai beroperasi 2010. Sejak 2014, pemerintah daerah mengembangkan terminal baru berkonsep hijau pertama di Indonesia dengan dana APBD Banyuwangi dan Pemprov Jatim.

Jumlah penumpang di bandara tersebut terus melonjak. Pada 2011, jumlah penumpang baru 7.826 orang per tahun, lalu melonjak hingga 1.339 persen menjadi 112.661 orang pada 2016.

Saat ini, frekuensi penerbangan di bandara tersebut adalah empat kali sehari, yaitu rute Surabaya-Banyuwangi tiga kali per hari dan rute Jakarta-Banyuwangi sekali per hari. Maskapai yang melayani rute ini adalah Garuda Indonesia, Wings Air, dan NAM Air. (mdk/hhw)