Persawahan di Kendari Makin Berkurang Akibat Alih Fungsi Lahan
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta warga khususnya petani di daerah itu tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.
"Sebab kenyataan di lapangan saat ini lahan pertanian yang ada di kota itu semakin berkurang akibat alih fungsi," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kendari, Sitti Ganef, di Kendari dilansir Antara, Jumat (1/1).
Penurunan luas lahan pertanian tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari perkembangan Kota Kendari. Banyak lahan pertanian produktif, kata dia, beralih fungsi untuk berbagai kepentingan pembangunan.
-
Bagaimana Pemkot membantu para petani? Pemerintah melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), membantu mulai dari media tanam, bibit, pupuk, hingga instalasi hidroponik.
-
Mengapa petani Kendeng menolak pabrik semen? Untuk menolak pembangunan itu, pada tahun 2016 dan 2017 lalu mereka melakukan aksi cor kaki. Mereka memprotes pembangunan pabrik tersebut karena dibangun di wilayah karst yang berfungsi untuk menyerap air. Selain itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan pihak terkait dinilai tidak transparan.
-
Kenapa Kemendagri minta Pemda rencanakan gerakan menanam? Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
-
Bagaimana Kementan melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? Wamentan mengungkapkan, pada tahun 2022, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengalokasikan kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B kepada 52 Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di 12 Provinsi.
-
Kenapa Mentan minta tambahan lahan tanam di Kalimantan Selatan? “Saya butuh 500 ribu hektar tambahan untuk perkuat stok beras nasional yang diperkirakan menghasilkan gabah 3 juta ton dan beras 1,5 juta ton. Ini adalah perintah Bapak Presiden. Dan di Kalimantan Selatan kita minta 100 ribu hektar. Dan saya minta ada 3.000 hektar di Barito Kuala,“ tambahnya.
-
Kenapa Kementan membantu petani di Merauke? Johanes berterimakasih karena selama ini pemerintah terus memberi bantuan dan pendampingan yang intensif kepada petani dan masyarakat Papua.
Dia menyebutkan bahwa produksi padi di Kota Kendari selama tahun 2020 sebesar 2.808 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan rata-rata produksi 34,78 kuintal per hektare.
"Jumlah produksi padi tersebut berasal dari lahan tanam seluas 807 hektare milik petani yang ada di Kecamatan Baruga dan Kecamatan Mandonga," katanya.
Produksi padi tersebut berasal dari dua lokasi persawahan yakni di Amohalo Kecamatan Baruga dan Labibia Kecamatan Mandonga.
Dia mengaku pemerintah memberi perhatian serius pada upaya pengembangan pertanian antara lain dengan pemberian bantuan berupa sarana pertanian dan bantuan pengembangan kapasitas petani.
"Kami menginginkan petani Kendari menjadi petani sukses dan cerdas, sehingga kami senantiasa memberikan tambahan pengetahuan dan pelatihan agar bisa meningkatkan kapasitas mereka," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.
Baca SelengkapnyaPersawahan di Rorotan, Cilincing sepi aktivitas petani lantaran kering total.
Baca SelengkapnyaPemkot Malang membidik anak muda agar mau jadi petani.
Baca SelengkapnyaPerubahan iklim global yang terjadi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian
Baca SelengkapnyaBangunan sekolah hingga deretan rumah-rumah warga kini terpaksa kosong hingga mulai termakan usia.
Baca SelengkapnyaGerindra Luruskan Tudingan PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
Baca SelengkapnyaTerlebih BMKG menyebut puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus-September 2024.
Baca SelengkapnyaBMKG memperingatkan, musim kemarau pada tahun 2023 akan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tindakan eksploitasi yang dilakukan abad ini, tak jauh berbeda dengan masa penjajahan.
Baca SelengkapnyaMeski 5.000 hektare lahan tak produktif, dipastikan tidak mengganggu target produksi padi tahun ini.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Bustan menegaskan, jangan sampai tengkulak juga memanfaatkan program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya"Kalau pada masa Orde Baru, 65 persen pekerja dari sektor pertanian. Sekarang 25 persen."
Baca Selengkapnya