Pilkada, Kepala BNPT petakan 14 provinsi rawan teroris
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama memantau kerawanan teroris jelang Pilkada serentak 2018 mendatang. Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius yakin pemantauan itu dapat terbantu oleh perangkat yang ada di daerah setempat.
"Kita monitoring mereka dengan Kemendagri. Kita punya jajaran sampai tingkat kecamatan ada di situ, ada Babinkantibmas, dan jajarannya ikut memonitor ini," ujar Suhardi di Ballroom hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (12/3).
Mantan Kabareskrim ini berharap pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Pihaknya akan mengerahkan kemampuan dengan maksimal.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
"Jangan sampai mereka (pelaku teror) digunakan untuk hal hal yang tidak baik, kita gelar seluruh kekuatan kita agar kegiatan pesta demokrasi ini bisa berjalan baik dan lancar," tambahnya.
Suhardi juga telah melakukan pemetaan di 14 provinsi yang berpotensi rawan. Sebab di wilayah itu terdapat narapidana teroris dan masih tahap pengawasan oleh BNPT.
"Jadi narapidana teroris ada di 14 provinsi tidak semua di provinsi, hanya 14 provinsi dan itu sudah kita share ke Kemendagri dan itu sudah masuk monitoring kita semuanya," ujar Suhardi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rakor ini dihadiri oleh 100 orang peserta mitra strategis tim kewaspadaan daerah dan mitra penyelenggara Pilkada
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak dikumpulkan, termasuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Baca SelengkapnyaKapolres menekankan pentingnya peran semua pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Baca SelengkapnyaBIN diminta oleh Komisi I DPR RI untuk terus bekerja secara profesional.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaMenjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca SelengkapnyaPersonel BKO itu akan ditempatkan di daerah yang sudah di plotting untuk melaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara Pilkada 2024 di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca SelengkapnyaPesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaTogap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca Selengkapnya