Gaji PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Wewenangnya
Bagi banyak orang, menjadi bagian dari PKD bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu.
PKD memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari gaji yang mereka dapat.
Gaji PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Wewenangnya
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia, di mana rakyat memilih pemimpin daerah yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan.
Di balik suksesnya penyelenggaraan Pilkada, ada peran krusial dari berbagai elemen pengawas pemilu, salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD).
-
Apa tugas utama PKD di Pilkada 2024? Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Apa tugas utama dari anggota PKD dalam Pilkada 2024? Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
-
Kapan anggota PKD dilantik untuk Pilkada 2024? Pada Pilkada 2024, anggota PKD dilantik pada awal bulan Juni.
-
Siapa yang menunjuk anggota PKD Pilkada 2024? Seleksi dan penetapannya dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.
-
Apa saja tugas penting yang harus dilakukan oleh PKD dalam Pilkada 2024? PKD berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa, memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Bagi banyak orang, menjadi bagian dari PKD bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu.
Namun, apa sebenarnya yang menjadi tugas dan wewenang PKD? Bagaimana dengan gaji yang mereka terima sebagai imbalan atas dedikasi dan kerja keras mereka?
Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu PKD, apa tugasnya, hingga besaran gaji yang mereka terima.
Apa Itu PKD Pemilu
PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti. Kerangka regulasi terkait PKD Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Sementara itu peran, wewenang dan kewajiban PKD sudah dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Dalam Pasal 1 PKPU No. 8 Tahun 2022, PKD Pemilu didefinisikan sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kelurahan/Desa yang bertanggung jawab selama pemilihan 2024. PKD atau Panwaslu Kelurahan/Desa adalah orang-orang yang mendapat tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
Untuk jumlah anggota PKD telah diatur oleh Pasal 94 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa jumlah anggota PKD dalam pemiliha di setiap Kelurahan atau Desa adalah satu orang.
Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
Sementara Peraturan KPU menetapkan landasan hukum dan peraturan teknis, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan dasar hukum yang lebih luas dan menyeluruh, untuk fungsi dan tanggung jawab PKD.
Dengan demikian, semakin jelas bahwa peran PKD sangat strategis dalam menjaga demokrasi dan keabsahan proses pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
Hal ini juga menjadi dukungan untuk melancarkan momen pemilihan di tingkat nasional secara keseluruhan.
Tugas dan Wewenang PDK Pemilu
Pasal 94 Ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menetapkan bahwa jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) adalah satu orang, untuk setiap kelurahan atau desa. Lebih lanjut, Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 menjelaskan, bahwa PKD Pemilu 2024 secara khusus adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kelurahan/Desa dalam Pemilu 2024.
Secara keseluruhan, PKD merupakan kelompok petugas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau unit administratif setempat. Detail tugas dan tanggung jawab PKD diuraikan lebih lengkap dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikut tugas PKD:
- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, termasuk pemutakhiran data pemilih, kampanye, pendistribusian logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil.
- Mencegah praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.
- Mengawasi netralitas semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip.
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, wewenang PKD telah diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup:
- Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran, terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- Membantu meminta bahan keterangan dari pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, PKD Pemilu memegang peran strategis dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan di tingkat kelurahan/desa, serta berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan Pemilu di tingkat nasional.
Gaji PKD Pilkada 2024
Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul pertama kali terkait posisi PKD adalah berapa gaji PKD Pilkada 2024? Gaji PKD Pilkada 2024 telah ditetapkan dengan jumlah yang mencapai Rp1.100.000 per bulan. Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
Angka kompensasi yang diterima ini mengalami peningkatan sebesar Rp200.000 jika dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Panwaslu Desa pada Pemilu 2019 lalu. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, gaji PKD Pilkada 2024 yang meningkat ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan tanggung jawab dan peran antara PKD sebagai pengawas Pemilu di tingkat kelurahan/desa dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024.
Petugas TPS menerima honor sebesar Rp750.000 per bulan, menegaskan perbedaan signifikan dalam pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Selain gaji yang didapat, anggota PKD pemilihan 2024 juga mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pemberian asuransi ini tidak hanya menjadi salah satu bentuk kompensasi atas kinerja, melainkan juga bersifat antisipatif dan perlindungan bagi setiap anggota PKD selama mereka melaksanakan tugasnya.
Dengan adanya asuransi ini, maka semakin jelas dukungan untuk menjaga kesejahteraan para pengawas dan sekaligus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas para PKD.
- 120 Kata-Kata Motivasi Orang Sakit Agar Semangat untuk Sembuh, Bisa Jadi Sumber Kekuatan
- Sakti, Prajurit TNI Ini Pecahkan Keramik Pakai Lampu Pijar
- Kronologi Arsjad Rasjid Tidak Bisa Gelar Konferensi Pers di Menara Kadin
- Indonesia Resmi Buka Keran Ekspor Pasir Laut Lagi, Berapa Harganya?
- Sedih Lihat Ratusan Monyet di Bali Kelaparan, Wanita ini Sentil Pemerintah 'Atas Nama Pariwisata Hutan Dibabat Habis'
-
Andre Kurniawan
Berita Terpopuler
-
Arsjad Rasjid Minta Bantuan Jokowi Atasi Kisruh Pengangkatan Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024
