Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Dukung Kelanjutan Pengembangan Vaksin Nusantara Asalkan Sesuai Kaidah Ilmiah

PKS Dukung Kelanjutan Pengembangan Vaksin Nusantara Asalkan Sesuai Kaidah Ilmiah Dokter Terawan paparkan progres Vaksin Nusantara di DPR. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani Aher mengaku mendukung kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara asalkan sejalan dengan kaidah ilmiah. Wakil Ketua FPKS DPR RI ini meminta pihak pengembang agar memastikan proses Vaksin Nusantara sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku.

"Jika pengembangan Vaksin Nusantara sudah sesuai prosedur, saya mendukung untuk terus dilanjutkan, difasilitasi kebutuhannya oleh negara, bahkan didampingi dalam prosesnya. Vaksin dalam negeri butuh dukungan bukan hambatan. Ini harus dimaknai sebagai capaian anak bangsa yang harus diapresiasi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).

Hal ini menyusul langkah RSUP Dr Kariadi Semarang yang bersurat kepada Kemenkes RI. Pihak RSUP Dr Kariadi meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) tahap II terhadap kandidat Vaksin Nusantara oleh BPOM.

Orang lain juga bertanya?

Netty menuturkan, selain soal kecepatan, setiap vaksin yang dikembangkan harus melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. Dia menekankan supaya jangan terburu-buru dalam mengembangkan vaksin sehingga dapat berdampak buruk ke depannya.

"Setiap tahap pengembangan vaksin harus dibuktikan dengan data mulai dari kecocokan, keamanan, tingkat keampuhan dan lain-lain," ujar dia.

Politisi perempuan PKS ini juga berharap polemik seputar pengembangan vaksin tidak berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan antara vaksin dalam dan luar negeri. Jangan sampai ada persepsi bahwa produk dari luar dipermudah prosesnya, tapi produk inovasi dalam negeri justru dipersulit.

"Ini akan jadi preseden buruk yang merugikan rakyat dan menguntungkan elit penjual vaksin. Jika kita dapat mengembangkan produksi dalam negeri yang lebih bagus dan lebih murah, mengapa tidak di dukung?" kata Netty.

Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang mengirim surat ke Kementerian Kesehatan. Surat tersebut berisi permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara.

"RS Kariadi yang mengirimkan surat untuk menunda uji klinis tahap kedua Vaksin Nusantara," kata juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (23/3).

Permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara disebabkan adanya hambatan. Salah satunya penelitian Vaksin Nusantara belum memenuhi kriteria Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

"Dikarenakan akan memenuhi kriteria CPOB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujarnya.

Nadia mengatakan, saat ini surat permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi sedang dikaji Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan. Setelah proses pengkajian selesai, baru Kementerian Kesehatan menentukan sikap.

Vaksin Nusantara merupakan gagasan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Vaksin Nusantara telah merampungkan uji klinis fase satu.

Penelitian Vaksin Nusantara dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang. Penelitian ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta

PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Ganjar Tegaskan Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres: Undang-Undang Sudah Diketuk Wajib Dilaksanakan
Ganjar Tegaskan Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres: Undang-Undang Sudah Diketuk Wajib Dilaksanakan

Ganjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta Bukan Kaltim
Nusron Wahid Jawab PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta Bukan Kaltim

Mohamad Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya menolak perpindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
Ida Fauziyah: Aspirasi DPW Calonkan Anies di Pilgub Jakarta Bakal Dibahas PKB Pusat
Ida Fauziyah: Aspirasi DPW Calonkan Anies di Pilgub Jakarta Bakal Dibahas PKB Pusat

DPW PKB Jakarta mencalonkan Anies Baswedan sebagai Cagub di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Panas Enggak Apa-apa, yang Penting Jangan Kompor
Jokowi: Pemilu Panas Enggak Apa-apa, yang Penting Jangan Kompor

Menurutnya, suasana pemilu yang kadang menjadi panas adalah hal wajar.

Baca Selengkapnya
Cegah DBD, Kemenkes Introduksi Vaksin Dengue Tahun Depan
Cegah DBD, Kemenkes Introduksi Vaksin Dengue Tahun Depan

Introduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.

Baca Selengkapnya