Follow
Polemik Bantuan Berstiker Bupati Klaten, Ombudsman Layangkan Teguran Keras
Merdeka.com - Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida menganggap perilaku bagi sembako dengan modus ditempeli stiker Bupati Klaten Sri Mulyani sebagai bentuk maladministrasi dan pelanggaran prosedur.
"Kami secara resmi telah melayangkan surat teguran keras kepada Sri Mulyani selaku Bupati Klaten. Ini merupakan suatu tindakan yang terindikasi maladministrasi," kata Siti Farida saat dikonfirmasi, Rabu (29/4).
Dia menyebut bahwa penanganan covid-19 tidak boleh ditunggangi kepentingan politik. Selanjutnya, pihaknya akan menindaklanjuti. "Apa yang sudah dilakukan beliau sudah masuk perilaku penyalahgunaan wewenang jabatan," ungkapnya.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Menteri Trenggono tidak menggunakan pengeboman untuk menenggelamkan kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
Kegiatan bagi-bagi sembako yang dibubuhi kampanye terselubung itu terungkap setelah ada salah satu aduan masuk dari masyarakat yang diterima oleh pihaknya.
"Secara norma hukum memang tahapan pilkada sekarang ini sedang off, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Tapi kita berupaya juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik," jelasnya.
Tak cuma Sri Mulyani saja, kata Farida berlaku juga kepada semua kepala daerah yang jadi incumbent di Pilkada 2020 juga berpeluang melakukan pelanggaran serupa saat pandemi covid-19
"Karena itu, secara khusus penindakannya ada di Bawaslu. Kita menyoroti bahwa yang dilakukannya ada pelanggaran prosedur," tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya
Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca Selengkapnya
Bansos yang dikorupsi diketahui pernah terjadi di era Menteri Sosial Juliari Batubara. Kini mantan politikus PDIP itu tengah menjalani hukuman penjara.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca Selengkapnya
Airlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
Baca Selengkapnya
Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca Selengkapnya
KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya