Polisi Ringkus 7 Tersangka Pencabulan di Tangerang, Korban 12 Orang

Merdeka.com - Polisi menetapkan tujuh tersangka kasus pencabulan dan persetubuhan yang terjadi di sepanjang bulan Januari hingga Februari 2022, dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Dari pengungkapan kasus itu, 12 orang teridentifikasi menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh orang dekat korban.

"Jumlah korbannya mencapai 12 orang dengan modus yang berbeda. 12 orang itu terdiri dari sembilan laki-laki dan tiga perempuan," kata Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho di Mapolresta Tangerang, Kamis (10/2).

Para tersangka diamankan di sejumlah lokasi berbeda. Mereka melancarkan aksinya kepada korban dengan cara dan modus yang beragam. Adapun ke tujuh orang tersangka itu berinisial EK (31), AA (24), BRP (19), A (48), IFM (20), S (48) dan AS (19).

Dia menegaskan, tersangka dengan para korbannya itu memiliki hubungan dekat, seperti guru dengan murid, anak tiri dengan orang tua dan ayah kandung dengan anak.

"Tersangka EK ini bekerja sebagai buruh harian lepas, modusnya mengajak menonton film dewasa dengan korbannya sebanyak dua orang perempuan di bawah umur. Kemudian AA, guru privat mengaji modus melakukan tipu muslihat terhadap korban dengan cara akan memberikan kodam (kesaktian) kepada korban," jelas dia.

Kemudian, perbuatan asusila yang dilakukan tersangka A, yang merupakan ayah tiri korban yang pekerjaannya sebagai buruh tani ini tega menyetubuhi anak tirinya itu dengan cara mengancam korban, dan menjanjikan untuk membelikan mainan kepada anak tirinya itu.

"Tersangka BRP, mahasiswa dengan korbannya perempuan berusia 17 tahun, karena keseringan menyaksikan tayangan porno," tuturnya.

Pelaku lainnya berinisial IFM, seorang guru agama SD ini tega melakukan tindakan asusila itu kepada tiga muridnya.

"Kemudian tersangka berinisial S, buruh harian lepas dan terakhir tersangka inisial AS selaku ayah kandung dari korban yang berusia 13 tahun," jelas dia.

Para tersangka dijerat pasal 81 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar Rp5 miliar.

"Kemudian Pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp5 miliar. Pasal pemberatan bisa diberikan kepada para pelaku," tegas Zain.