Politikus PDIP Minta Jokowi Tengahi 3 Pihak yang Selalu 'Gaduh' soal Impor Beras
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus meminta pada semua pihak untuk menghentikan polemik tentang impor beras. Sebab, menurut dia, akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Deddy berharap, Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai perbedaan terkait impor beras dan kebutuhan pangan lainnya.
"Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan RI sudah menyatakan secara terbuka di DPR RI bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir," kata Deddy dikutip dari Antara, Kamis (25/3).
-
Kenapa BULOG mengimpor beras? “Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton“, ujar Tomi.
-
Kenapa Bulog melakukan impor beras? Disamping itu, Bulog juga melaksanakan tugas pemerintah melakukan pengadaan beras dari luar negeri. Bulog mendapat penugasan importasi dengan dikeluarkannya izin impor sebanyak 3,6 juta ton.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Kenapa Jokowi soroti masalah pangan? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kenapa Bulog mengimpor beras? “Salah satu yang mungkin menarik, beras pengadaan lokal yang Bapak Ibu lihat ini berasal dari Banyu Asin, Sumatera Selatan dan yang satu lagi merupakan beras impor dari Vietnam. Jika dilihat dari kualitas sebenarnya sangat sepadan, hal ini menunjukan bahwa beras lokal kita juga memiliki kualitas yang baik dan demikian juga beras yang kita datangkan dari Vietnam.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan jual bahan mentah? “Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,“ ujar dia.
Dia mengatakan, selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor. Khususnya terkait data stok beras.
Deddy menilai, ketiga pihak tersebut menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.
"Saya berharap Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya," ujarnya.
Dia menilai, ketiga pihak tersebut tidak pernah sepakat terkait data dasar, apalagi soal volume, waktu, dan proses sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi.
Deddy menilai, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, belum memiliki cetak biru kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Karena itu, menurut dia, tidak heran selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan, karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati 'common platform' yang bisa disepakati.
"Sudah saatnya para pengambil kebijakan menyelesaikan perbedaan, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor," katanya.
Menurut Deddy, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan namun gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog.
Dia melanjutkan, kebijakan impor seharusnya bersifat 'emergency' (keadaan darurat) untuk menjaga harga bahan pokok dan bahan pangan lainnya tidak menekan daya beli masyarakat, mempengaruhi inflasi dan neraca keuangan negara.
"Sudah saatnya kita memiliki UU Kedaulatan Pangan dan Badan Kedaulatan Pangan untuk memastikan petani dan produsen bahan pangan serta konsumen terlindungi," ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sudah usang dan harus segera digantikan UU tentang Kedaulatan Pangan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengkritisi isi pidato Jokowi perihal situasi Indonesia yang akan menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sindir Presiden di DPR: Jokowi Lebih Dengar Projo Dibanding Lemhannas.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dia menilai, pidato Jokowi terlalu irit.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca Selengkapnya