Polresta Padang kawal ketat pelantikan wali kota terpilih

Merdeka.com - Jajaran Kepolisian Resort Kota Padang, Sumatera Barat, siap mengawal dengan ketat jalannya pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih daerah itu, dengan menerjunkan 1.500 personel.

Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana, di Padang, Selasa, mengatakan, untuk pengamanan jalanya pelantikan wali kota dan wakil wali Kota Padang terpilih, yang berlangsung hari ini, personel telah disiapkan, di mana juga ada bantuan dari pihak Polda Sumbar.

"Kita mengawal dengan ketat pelantikan pimpinan daerah ini, di mana jumlah personel yang kita terjunkan 1.500, yakni sebagiannya adalah personel dari Polda Sumbar, mengingat kondisi daerah ini, di mana adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya unjuk rasa saat hari pelantikan tersebut," kata Wisnu, seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/5).

Dia menambahkan, pengamanan pelantikan tersebut, untuk kelancaran, di mana mulai H-1 untuk sterilisasi kawasan DPRD Padang di jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan sekitar gedung dewan setempat, tempat pelaksanaan pelantikan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dua putaran di daerah itu, sejak Senin (12/5) telah terlihat pengamanan ketat, mulai dari adanya personel kepolisian bersenjata lengkap, Brimob, kendaraan pembubaran massa (water canon), hingga kawat berduri telah disediakan di lokasi tersebut.

Demikian juga penutupan jalan, di kawasan tersebut telah mulai dilakukan pihak kepolisian setempat, yakni dari simpang Sawahan sampai persimpangan lampu merah Jati, yang berjarak lebih kurang satu kilometer.

Pengamanan ketat oleh pihak kepolisian tersebut dilakukan terkait, adanya beberapa kali unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Padang (AMP) yang mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa saat pelantikan, terkait adanya kebijakan mutasi yang dilakukan Penanggung Jawab (PJ) wali Kota Padang Erizal, terhadap 52 pegawai eselon II, III, dan IV, serta kepala sekolah di daerah tersebut, pada Senin (28/4).

Akibat mutasi yang dinilai aliansi tersebut mengandung unsur politik, beberapa kali aksi unjuk rasa telah dilakukan, di mana mereka menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi yang dilakukan PJ wali kota tersebut, di mana dalam beberapa kali aksinya mereka memberikan empat tuntutan salah satunya penutupan akses vital di daerah itu, seperti lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga penundaan pelantikan wali kota terpilih jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kita mengimbau saat pelantikan nanti, masyarakat jangan mudah terpancing, dan tidak bertindak anarkis jika melakukan unjuk rasa," jelas Wisnu.

Wisnu menambahkan, pengamanan akan dilakukan hingga pelantikan selesai, dan sebagian personel yang tidak terlibat pengamanan pelantikan tersebut tetap bertugas untuk pelayanan masyarakat di daerah ini.