Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polri Dinilai Cepat Tangkap Wong Cilik, Tapi Lambat Ciduk Politisi

Polri Dinilai Cepat Tangkap Wong Cilik, Tapi Lambat Ciduk Politisi neta s pane. ©2016 google

Merdeka.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyesalkan sikap polisi dalam menangani kasus hoaks surat suara 7 kontainer yang sudah dicoblos. Polisi sudah menangkap dua orang atas nama inisial HY dan LS yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Polisi begitu cepat menangkap dua tersangka penyebar hoaks yang nota bene wong cilik, sebaliknya sangat lamban menangkap tersangka penyebar hoaks wong gede, yang nota bene politisi dan tokoh organisasi keagamaan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/1).

Neta berharap, agar Polri harus berada di depan untuk memerangi 'perang hoaks' di Indonesia. Siapa pun yang terlibat harus segera ditangkap, diperiksa, dan kasusnya dituntaskan di pengadilan.

Orang lain juga bertanya?

"Apakah tersangkanya wong cilik maupun wong gede harus diproses hukum agar tidak ada diskriminasi dan orang orang gede tidak latah menjadi penyebar hoaks. Sebab itu, IPW mempertanyakan sikap polisi, kenapa begitu cepat menangkap HY di Bogor dan LS di Balikpapan," ujarnya.

"Sementara tokoh partai Andi Arif dan tokoh organisasi keagamaan Tengku Zulkarnain belum ada tanda tanda akan diproses hukum. Seharusnya kedua tokoh itu juga segera ditangkap, sama seperti polisi menangkap HY dan LS. Sebab peran antara HY dan LS sama dengan peran Arif dan Zulkarnaen, yakni sama-sama menerima konten hoaks dan kemudian menyebarkannya," sambungnya.

Dengan begitu, IPW mendesak polisi agar tidak bersikap diskriminasi. Ia ingin agar polisi harus mampu menjaga dan menegakkan kehormatan upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Sebab polisi adalah hulu dari terciptanya rasa keadilan masyarakat, jika hulu keadilan tersebut tidak terawat dan malah kerap bersikap diskriminatif serta takut pada wong gede, bagaimana rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa bisa tercipta," ucapnya.

Menurutnya, jika polisi tak bisa bersikap tegas maka akan adanya kegaduhan. Terlebih ditahun politik ini yang mana pada April 2019 akan dilakukannya pencoblosan capres-cawapres.

"Terutama menjelang Pilpres 2019, jajaran kepolisian harus berani bersikap tegas terhadap semua pelaku hoaks, baik wong cilik maupun wong gede. Jika polisi tidak berani bersikap tegas kegaduhan akan muncul di masyarakat, terutama pasca penghitungan hasil pilpres 2019," ungkapnya.

"Pihak-pihak yang kalah bisa saja melontarkan hoax bahwa ada kecurangan dalam pilpres. Logika yang dipakai bukan mustahil adalah kasus hoax 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Masyarakat akan menjadi bingung dan potensi kekacauan akan terjadi," sambungnya.

Neta pun menegaskan, polisi harus bisa bersikap adil dan tegas dalam memerangi hoaks. Terlebih pada saat dan jelang Pilpres 2019.

"Sebab itu polisi harus berani bersikap tegas untuk mengantisipasi dan melakukan deteksi dini terhadap manuver pihak-pihak tertentu di Pilpres 2019 maupun pasca pilpres. Sikap tegas polisi untuk menindak semua penyebar hoax sangat diperlukan agar Pilpres 2019 menjadi sebuah kegembiraan politik yang aman dan damai bagi bangsa Indonesia," tegasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bandar Judi Online Besar Belum Tertangkap, Ini Penjelasan Kabareskrim Polri
Bandar Judi Online Besar Belum Tertangkap, Ini Penjelasan Kabareskrim Polri

Polri menjawab tudingan bahwa bandar judi online besar belum tertangkap.

Baca Selengkapnya
Kapolda Metro Jaya Sebut Berita Hoaks Cepat Menyebar, Paling Banyak Soal Politik
Kapolda Metro Jaya Sebut Berita Hoaks Cepat Menyebar, Paling Banyak Soal Politik

Berita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain

Baca Selengkapnya
Dapat Kritik Hanya Tangkap Bandar Judi Kecil, Begini Jawaban Kabareskrim Komjen Wahyu
Dapat Kritik Hanya Tangkap Bandar Judi Kecil, Begini Jawaban Kabareskrim Komjen Wahyu

Sejumlah kritik turut dilayangkan oleh beberapa pihak yang meminta agar penegakan hukum terhadap judi online bisa menyasar para bandar besar.

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Polisi Tak Proses Perkara Connie, Mending Usut Korupsi Tambang
Hasto Minta Polisi Tak Proses Perkara Connie, Mending Usut Korupsi Tambang

Pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap Connie apabila laporan masyarakat tetap diusut kepolisian.

Baca Selengkapnya
'Polisi Punya Perangkat, Sangat Aneh Kalau Tak Mampu Mengejar DPO Kasus Vina Cirebon'
'Polisi Punya Perangkat, Sangat Aneh Kalau Tak Mampu Mengejar DPO Kasus Vina Cirebon'

Satu dari tiga orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pembunuhan Vina ditangkap.

Baca Selengkapnya
Viral Kapolri Perintahkan Kapolda Berantas Debt Collector, Ini Penjelasan Polri
Viral Kapolri Perintahkan Kapolda Berantas Debt Collector, Ini Penjelasan Polri

Di media sosial beredar foto Kapolri dengan narasi perintah untuk menangkap debt collector

Baca Selengkapnya
Polisi Tak Tahan Palti Hutabarat Tersangka Penyebaran Hoaks Pejabat di  Batubara Dukung Paslon 02
Polisi Tak Tahan Palti Hutabarat Tersangka Penyebaran Hoaks Pejabat di Batubara Dukung Paslon 02

Meski Palti Hutabarat tidak ditahan, Bareskrim memastikan bakal terus melanjutkan proses penyidikan kasus

Baca Selengkapnya
Polisi Tangkap Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Terkait Judi Online
Polisi Tangkap Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Terkait Judi Online

Polisi menangkap seorang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus judi online.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Tegas Eks Panglima TNI, 5.000 Rekening Judi Online Diambil Negara
VIDEO: Perintah Tegas Eks Panglima TNI, 5.000 Rekening Judi Online Diambil Negara

Salah satu perintahnya ialah memeriksa dan menyita 5.000 rekening terafiliasi judi online.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras, Rudianto Komisi III Ke Kejagung
VIDEO: Keras, Rudianto Komisi III Ke Kejagung "Bukan Komisi Teri"

Dia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.

Baca Selengkapnya