PPKM di Bantul Turun ke Level 3
Merdeka.com - Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pekan ini turun ke PPKM Level 3, setelah selama beberapa pekan sebelumnya pada level 4.
"Karena PPKM di Bantul sudah turun level 3 maka sebentar lagi nanti akan ada pelonggaran-pelonggaran, termasuk pentas-pentas seni Insya Allah akan segera kita lakukan," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih usai meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelaku seni dan budaya di Bantul, Selasa (7/9).
Namun demikian, kata dia, untuk mengatur kelonggaran-kelonggaran terhadap kegiatan masyarakat menyusul turunnya level PPKM itu, pemerintah kabupaten masih menunggu arahan lebih lanjut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Instruksi Gubernur DIY.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Apa pesan Pj Gubernur Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur? 'Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!' pesan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
"Instruksi Mendagri baru turun semalam (Senin, 6/9 malam), dan nanti akan kita rapatkan. Jadi pandemi itu kewenangan pusat, pandemi bersifat nasional, pemda tidak mungkin membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya," katanya.
Namun demikian, kata Bupati, turunnya level PPKM level level 3 yang berlaku dari tanggal 7 sampai 13 September ini harus disyukuri warga Bantul, karena pandemi COVID-19 semakin terkendali, menyusul kasus aktif yang terus turun karena pasien sembuh terus bertambah.
"Jadi, Alhamdulillah Bantul sudah diturunkan ke level 3, ini artinya pasti akan ada pelonggaran, tapi pelonggarannya apa, kita tunggu, mungkin besok (8/9) Instruksi Gubernur itu sudah turun, baru kita turunkan ke Instruksi Bupati," katanya.
Meski demikian, Bupati berharap, walaupun level PPKM sudah turun, akan tetapi semua masyarakat harus tetap berhati-hati terhadap potensi penyebaran COVID-19, sehingga protokol kesehatan ketat tetap harus dijalankan dengan disiplin.
"Walaupun sudah turun level, tetap wajib hukumnya protokol kesehatan masih diterapkan, utamanya selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, serta mengurangi mobilitas," katanya.
Data Satgas Penanggulangan COVID-19 Bantul per Senin (6/9), total kasus positif sebanyak 55.450 orang, dengan rincian 52.450 orang telah sembuh, kemudian 1.494 kasus meninggal, sehingga kasus aktif atau pasien yang masih isolasi berjumlah 1.506 orang.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkab Bantul akan memaksimalkan tempat pembuangan di masing-masing kelurahan sebagai tempat penampungan sampah sementara
Baca SelengkapnyaPenghentian hanya dilakukan tiga hari terhitung 24-26 November PMT dihentikan sementara.
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar para tenaga PPPK untuk bekerja keras.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPlt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaPKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca Selengkapnya