Prabowo Pastikan Berkantor di IKN Usai Dilantik: Kalau Bisa Saya Ikut Selesaikan

Eks Danjen Kopassus ini juga menyinggung perihal investor di IKN. Prabowo pun mengaku adalah salah satu investor di IKN.

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto bicara tentang rencana berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah dilantik Oktober nanti. Prabowo menjawab, jika kantor Presiden berada di ibu kota.

"Kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota," kata Prabowo di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8).

Eks Danjen Kopassus ini juga menyinggung perihal investor di IKN. Prabowo pun mengaku adalah salah satu investor di IKN.

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga berkomitmen untuk menyelesaikan IKN Nusantara. Dia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil peran sejarah sebagai inisiator pembangunan IKN, dan ia ingin melanjutkannya.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan ya," kata Prabowo.

"Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," jelasnya.

Prabowo pun menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek pembangunan IKN, yang dimulai di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia pun menargetkan IKN dapat mulai berfungsi pada tiga tahun kedepan.

"Walaupun kita sadar pembangunan ibukota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya pekerjaan yang lama yang berat tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibukota ini sudah bisa berjalan ya," jelasnya.

"Saya kira kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," sambung Prabowo.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi sendiri telah dua kali berkantor di IKN. Jokowi pertama kali berkantor di IKN pada 29-30 Juli 2024. Namun, Jokowi menyebut dirinya masih 'soft ngantor' sebab masih ada pekerja proyek.

Kemudian, Jokowi kembali berkantor pada 12-14 Agustus 2024. Jokowi menggelar sidang kabinet perdana di IKN yang juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin dan menteri kabinet Indonesia Maju.

Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana di IKN

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersyukur sidang kabinet paripurna untuk pertama kalinya dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Jokowi menyampaikan tak semua negara mampu membangun ibu kota dari nol.

"IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan, dan tak semua orang , tak semua negara, dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibukotanya yang dimulai betul-betul dari nol," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan IKN dibangun dengan konsep kota hutan yang akan dipenuhi pepohonan, bukan beton-beton dan kaca. IKN juga berkonsep kota pintar yang aktivitasnya ditopang dengan teknologi.

Menurut dia, pemerintah ingin membangun ibu kota yang nyaman ditinggali oleh masyarakat. IKN sendiri disebut memiliki kualitas udara yang baik ssehingga membuat masyarakat menjadi sehat.

"Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk dingin dan segar pada pagi hari ini karena air quality indeksnya memang sangat rendah sekali yaitu di angka 6. Padahal maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50," tuturnya.

Selain itu, kata Jokowi, mobilitas di IKN akan memakai kendaraan listrik. Dia menyebut IKN juga berfokus menggunakan energi hijau, membangun green building, serta memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di ibukota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di ibukota Nusantara. Sekali lagi ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center dan yang lain-lainnya," kata Jokowi.

Di sisi lain, dia menuturkan pembangunan IKN membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan pemindahan ibu kota, Jokowi berharap perputaran ekonomi tak hanya berfokus di Pulau Jawa saja.

"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibukota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin memeratakan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," ucap Jokowi.