Follow
Presiden Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Kebebasan Pendapat dengan UU ITE
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jangan ada lagi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dengan ancaman pidana UU ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jokowi mengakusudah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengedepankan langkah edukasi dan persuasif dalam perkara ITE.
Kepala Negara mengaku memahami kekhawatiran masyarakat dijerat pidana menggunakan UU ITE.
"Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat," tegasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Apa yang diusulkan Mentan kepada Presiden? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
Jokowi mencontohkan kasus kebebasan pendapat yang dijerat dengan UU ITE. Yakni kasus Baiq Nuril dan Saiful Mahdi. Jokowi sudah memberi amnesti ini dengan dukungan dari DPR RI.
"Atas dukungan DPR, saya telah memberikan amnesti terhadap ibu Baiq Nuril dan bapak Saiful Mahdi yang divonis melanggar UU ITE," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan semua pihak harus bertanggungjawab. Kebebasan berbicara disertai dengan tanggung jawab atas kepentingan masyarakat yang lebih luas.
"Namun saya juga ingatkan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas," pesan Jokowi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca Selengkapnya
Diketahui, Mulyono yang dimaksud diduga berkaitan dengan istilah yang sempat ramai dibahas oleh netizen di media sosial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca Selengkapnya
Meski menjadi langkah baik, Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan.
Baca Selengkapnya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
KPU RI juga menyampaikan perihal perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
sebanyak 750 personel Kepolisian akan disiapkan mengisi Polres IKN
Baca Selengkapnya
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya