Ramai Pejabat di Lampung Hidup Gemerlap sampai KPK Turun Tangan

Merdeka.com - Provinsi Lampung sempat menjadi sorotan lantaran viralnya jalan rusak di sana. Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai meninjau langsung jalan rusak di Lampung.

Tak hanya itu, gaya hidup sejumlah pejabat Lampung juga disorot. Bergaya hidup mewah sampai KPK harus turun tangan.

Pertama, sipir Lapas Rajabasa Bandar Lampung, Dhawank Delvi, yang viral pamer harta dan motor Harley-Davidson. Sebagai informasi, selain pamer Harley, Dhawank Delvi juga kerap pamer motor trail. Awalnya, gaya hidup yang bersangkutan diungkap oleh warganet di sosial media.

Dia juga menggunakan pesawat kelas bisnis untuk menunaikan ibadah umrah. Warganet menilai, aksi Dhawank Delvi termasuk hedon sebagai seorang penyelenggara negara.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly buka suara terkait Dhawank Delvi. Yasonna menegaskan, Dhawank sudah ditindak dan ditarik dari lapas itu.

"Sipir sudah kita tindak, kita tarik. Enggak. Dia sudah ditarik di kanwil. Tidak lagi menjabat di situ," kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, Dhawank mengaku motor Harley Davidson yang dipamerkannya adalah barang pinjaman. Kemenkumham juga mengecek terkait klinik istrinya.

"Dan sudah ada pemeriksaan memang kolamnya itu 2,5x4, katanya. Ini katanya ya. Motor itu motor pinjaman. Dan dia sekarang ditarik dan diperiksa," ucapnya.

"Termasuk alasan dia klinik istrinya. Klinik istrinya itu berapa besar. Semua itu sedang dicek sama apa, irjen sudah jalan, dirjen sudah periksa. Nanti kita lihat kalau ada unsur pidana kita ini," tuturnya.

Selain itu, Yasonna mengecek soal kabar bahwa Dhawank memonopoli kantin di Lapas Rajabasa. Hal tersebut sedang didalami.

"Nah ini sedang dicek oleh berapa besar dan apakah benar atau tidak dicek oleh Irjen. Nanti dilaporin. Dan saya sudah dengar kakanwil sudah memberikan penjelasan," ungkap Yasonna.

Kemudian, ada juga Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana. Dia memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang dianggap tak wajar.

KPK merasa janggal dengan harta Rp2 miliar milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Apalagi Reihana memiliki 14 tahun bekerja hanya memiliki harta sebesar Rp2 miliar.

"14 tahun jadi dinas masa hartanya cuman dua miliar. Yang benar-benar saja," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Dia mengumpamakan bekerja atau menjadi Dewan Pengawas tidak mungkin hanya memiliki harta kekayaan Rp2 miliar saja. "Kan kalau dikumpulin dia jadi Dewan Pengawas di dua tempat. Pokoknya pendapatannya harusnya enggak segitu," ungkapnya.

"Dewan Pengawas RSUD sama apa satu lagi lupa," imbuhnya.

KPK juga akal memanggil lagi Reihana. Dia kembali diperiksa terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang dianggap tak wajar.

"Minggu depan Reihana kita panggil lagi, karena yang kemarin dia ternyata LHKPN-nya dibikin sama stafnya. Makanya 5 tahun jumlahnya enggak berubah, dia enggak tahu," katanya.

"Makanya kita panggil lagi, karena dia juga enggak meyakini angkanya," sambung Pahala.

Selain itu, kata Pahala, beberapa rekening bank milik Reihana juga tidak dilaporkan. Oleh karena itu, lembaga antirasuah bakal meminta keterangan dari Reihana lagi.

Kedua, beberapa rekening bank tidak dilaporkan. Nah, baru kemarin kita dapat rekening banknya kita lihat isinya dan kita putuskan minggu depan kita panggil," ujar dia.

Pahala mengatakan, pada pemeriksaan awal, keterangan Reihana berbeda dengan harta kekayaan miliknya. Hal ini dikarenakan LHKPN Reihana diisi oleh stafnya.

"Ya hartanya ditanya. Ternyata dia jawab lain. Karena yang mengisi kan stafnya," tegasnya.

"Belum tahu. Nyocokin sama dia dong," pungkasnya.

Reihana saat ke luar dari KPK saat itu irit bicara dan meminta awak media bertanya kepada tim pemeriksa LHKPN.

"Silakan ditanya ke KPK. Diklarifikasi saja, ya," ujar Reihana.

Reihana mengabaikan seluruh pertanyaan awak media termasuk soal dirinya yang menjabat Kadinkes Lampung selama 14 tahun. Dia juga tak menjelaskan saat dicecar dugaan dirinya menyembunyikan harta kekayaannya.

"Saya mau jalan, ya. Tolong ya, saya kasih jalan, ya. Sudah sudah, sudah ya. Nanti tanyakan ke KPK," kata dia.

Teranyar, KPK menjadwalkan pemeriksaan kembali pejabat Provinsi Lampung. Yakni, Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim dan Kadinkes Reihana Wijayanto.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan untuk Wagub Lampung dijadwalkan pada Rabu (17/5) mendatang.

Pemanggilan terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

"Wagub Lampung, yang saya lihat jadwalnya sih, 17 Mei 2023 diundang klarifikasi," ujar Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin.

Chusnunia Chalim diketahui memiliki harta kekayaan sebesar Rp13.663.133.913 (Rp13,6 miliar).

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaannya itu terakhir kali dia laporkan pada 7 Maret 2022 untuk periodik 2021. Harta itu terdiri dari Rp6.887.100.000 yang merupakan tanah dan bangunan. Sedangkan harta lain yang mencapai Rp6.351.033.913 berbentuk kas dan setara kas.

Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Chusnunia tercatat memiliki kekayaan senilai Rp425 juta, yakni Honda Accord 2010 dengan harga Rp125 juta dan Toyota Alphard tahun 2014 dengan taksiran harga Rp300 juta.