Rangkap jabatan, Airlangga mundur atau dimundurkan Jokowi

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menagih konsistensi Presiden Joko Widodo terkait larangan menteri yang rangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik. Hal ini menyikapi posisi Airlangga Hartarto yang tetap menjabat Menteri Perindustrian meski telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Nah jadi sebetulnya bukan Airlangga ya, tetapi lebih ke Pak Jokowi ya karena komitmen untuk mengundurkan diri dari kabinet kan bukan komitmen partai," kata Ray di D Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/12).

Ray mengusulkan Presiden Jokowi untuk menyurati Airlangga dan memintanya mundur dari jabatan Menperin. Jika Airlangga tidak segera mundur, kata dia, justru akan mencederai komitmen yang dibuat Jokowi.

"Mungkin Pak Jokowi berkirim surat kepada Airlangga, meminta untuk mundur. Kalau enggak (mundur) ya dimundurkan," tegasnya.

Rangkap jabatan seorang menteri, menurutnya, bukan menjadi sebuah prestasi. Dia khawatir, fokus Airlangga akan terbelah jika menjadi ketua umum sehingga tugasnya sebagai Menperin akan terganggu.

Ray menyinggung, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa menteri telah melepaskan jabatannya sebagai petugas partai. Di antaranya, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, hingga Hanif Dhakiri.

"Jadi saya usulkan ke Airlangga mendingan ikuti tren yang lain saja. (Menteri dari) PKB keluar dari pengurus partai, Anas Urbaningrum mundur dari anggota DPR waktu dulu terpilih jadi Ketum Demokrat. Anggota DPR lagi ya, belum masuk kabinet," ujar Ray.

Selain itu, Ray berpendapat tak ada pilihan bagi Airlangga kecuali mundur dari posisi menteri dan fokus mengurus Golkar. Usulan ini karena melihat elektabilitas Partai Golkar yang tengah merosot tajam setelah Setya Novanto ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kalau dilihat dari ini, enggak ada pilihan sebenarnya bagi Airlangga untuk mundur, fokus terhadap Golkar," tukasnya. (mdk/eko)