Refleksi Akhir Tahun PKS: Pemerintah Harus Lebih Tegas Antara Kesehatan & Ekonomi

Merdeka.com - Fraksi PKS DPR menyampaikan refleksi dan evaluasi kinerja pemerintah tahun 2020. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap Pemerintan Jokowi-Ma'ruf Amin bekerja lebih keras mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut dia, akibat pandemi yang berlangsung hampir setahun seluruh indikator kesejahteraan rakyat memburuk. Hal ini menuntut kerja lebih keras lagi dari jajaran pemerintah.

Dia menyarankan Pemerintah harus mengambil opsi kebijakan yang lebih tegas dan tidak ambigu antara kepentingan kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi seperti sekarang.

"Akibat kebijakan yang ambigu ditangkap publik secara luas sebagai inkonsistensi. Dampaknya tidak jelas apa kebijakan yang berlaku antara yang dibolehkan dan dilarang sehingga sulit menerapkannya di lapangan, akibatnya banyak yang abai protokol kesehatan. Tingkat kematian (fatality rate) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (1/1).

Menurut Jazuli, masyarakat tidak bisa mendapat gambaran yang jelas bagaimana peta jalan yang komperhensif, sistematis, dan terukur dari kebijakan pemerintah mengatasi pandemi covid 19.

"Akibatnya, pemerintah tidak bisa menjelaskan secara jelas dan optimis kapan pandemi ini akan selesai diatasi. Prediksi yang disampaikan pemerintah pun berulangkali meleset," ujar dia.

PKS juga menyoroti penyediaan dan strategi vaksinasi oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan kontroversi pembelian vaksin Sinovac hingga menyangkut kepercayaan publik terhadap vaksin yang disediakan pemerintah.

Kemudian, PKS menyinggung soal data-data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Sebanyak 29,12 juta orang usia kerja terkena dampak pandemi.

Angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang menurut BPS. Dan diperediksi jumlah angka kemiskinan hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga terkoreksi tajam akibat pandemi covid 19. Dia menyebut Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di quartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49% di quartal tersebut.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada Quartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97% dan Quartal II minus 5,32%," tegas dia.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengkritik Pemerintah yang terkesan memaksakan sejumlah agenda legislasi. Sebut saja, mengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada Oktober 2020. Padahal, UU ini dinilai cacat formil dan materil. Terkesan tidak terbuka dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi sehingga menimbulkan penolakan yang luas di mana-mana.

"Upaya penanganan dampak ekonomi dengan modal Perppu yang sejak awal dipaksakan pemerintah dan Fraksi PKS menolaknya dengan tegas. Nyatanya tidak menunjukkan hasil yang sebanding. Problemnya jajaran pemerintah sejak awal tidak serius untuk memprioritaskan dan mengatasi aspek kesehatan dari pandemi covid 19," ujar anggota Komisi I DPR ini.

"Komitmen untuk menunjukkan kepedulian dan sensitivitas kepada nasib rakyat juga diciderai dengan kasus korupsi Menteri KKP (kasus korupsi benur lobster) dan Menteri Sosial (kasus korupsi dana bansos covid 19)," sambung Jazuli.

Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam mewujudkan harmoni sosial politik di masa pandemi. Pemerintah harus tampil seutuhnya sebagai solidarity maker, merangkul seluruh anak bangsa, menjadi unsur perekat bagi seluruh rakyat untuk mengatasi persoalan bangsa.

"Kami melihat pemerintah belum nampak kuat memainkan peran itu," kritik Jazuli.

Atas seluruh persoalan di atas, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk semakin sistematis, fokus, dan terukur dalam mengatasi covid 19. Pemerintah juga harus semakin serius mengatasi dampak ekonomi dengan prioritas utama kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Pemerintah harus tampil sebagai pemersatu dan perekat atas semua dinamika sosial politik di masyarakat.

"Hadirkan hukum yang berwibawa dan berkeadilan untuk seluruh rakyat. Kita butuh persatuan dan kesatuan untuk keluar dari pandemi dan krisis saat ini," tutup Jazuli.