Rencana Nadiem Renovasi Ruangan Rp5 M, Harusnya Bisa Untuk Bantu Siswa Saat Pandemi
Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kontra produktif. Seharusnya, dia menambahkan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk program yang lebih bermanfaat.
“Kebijakan yang kontra produktif, artinya anggaran sebesar itu lebih baik untuk mereka anak-anak yang terpaksa ditinggal orang tuanya meninggal karena terserang Covid dan mereka masih dalam sekolah, maksudnya memberikan beasiswa kepada mereka-mereka semua,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/9).
Trubus menerangkan, renovasi ruangan kantor tidak ada urgensinya untuk dilakukan pada masa sulit seperti ini. Lebih lanjut ia mengatakan tidak ada sense of crisis terkait renovasi yang akan dilakukan pada ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service tersebut.
-
Kenapa suami dalam cerita ini merasa permasalahan di kantor tidak ada apa-apanya? Sang suami menjawab kembali: 'Ya, kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apa pun di kantor, menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia!'
-
Bagaimana kondisi rumah dinas bupati saat ini? Namun saat dilihat lebih dekat, bangunan tersebut sudah tak digunakan lagi. Sudah banyak bagian rumah itu yang rusak. Bahkan dinding-dinding bercat putih itu telah penuh oleh coretan.
-
Bagaimana suasana kantor RANS? Office RANS yang menawan, seperti kantor start up atau kantor modern dengan desain open space. Kerja di sini pasti seru!
-
Kenapa rumah Baduy tidak ada kursi? Masih di kanal YouTube yang sama, warga Baduy memiliki pantangan untuk tidak menaruh kursi maupun ranjang di dalam rumah mereka.
-
Kenapa butuh ruangan kedap suara? Dalam kehidupan yang semakin padat dan berisik, punya ruangan yang kedap suara di rumah bisa jadi solusi ideal buat nikmatin suasana tenang dan nyaman.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
“Sense of crisis itu kan harusnya dia peduli pada masyarakat yang lagi kesusahan karena pandemic covid dan sebagainya. Harusnya dia memberikan keringanan-keringanan peserta didik, murid-murid yang di daerah perbatasan, desa-desa, atau di daerah yang terbatas internet,” jelasnya.
Ia menyarankan, jika hal ini masih bisa tertunda maka lebih baik ditunda terlebih dahulu.
“Kalau masih bisa ditunda, ya ditunda dulu. Tapi kalau sudah jalan mau ga mau harus diselesaikan. Cuman ya harus ada bentuk pertanggungjawaban kan. Dia sebagai seorang menteri harus bertanggung jawab bagaimana? Baik menjelaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak-pihak lain, masyarakat,” tuturnya.
Senada dengan Trubus, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menilai menteri harus menunjukan perilaku ber-kebudayaan.
“Seharusnya Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan menunjukkan perilaku ber-kebudayaan, yaitu 'sense of crisis' dan sikap empati untuk membantu anak didik yang terkapar; dan menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen," ujarnya melalui cuitannya dalam akun twitter pribadi @Prof_Azyumardi, Kamis (9/9).
Menurutnya dana sebesar itu semestinya digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah Covid-19-bahkan puluhan ribu menjadi yatim piatu ditinggalkan orangtua mereka. Serta tidak menghabiskan anggaran sampai Rp5 Miliar.
“Seharusnya pejabat seperti Mendikbud tidak sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 5 miliar-an untuk rencana renovasi ruang kerja sendiri. Pasti renovasi itu tidak mendesak,” cuitnya.
Sebelumnya, isu ini terungkap dari situs lpse.kemdikbud.go.id. Dalam situs tersebut, disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp 6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.
Reporter Magang: Leony Darmawan
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Pandansari 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ambruk akibat dihantam hujan dan angin kencang.
Baca SelengkapnyaNadiem mengaku cemas melihat biaya kenaikan UKT yang begitu mahal
Baca SelengkapnyaNadiem malah melempar agar awak media bertanya ke Dirjen Diktiristek, Abdul Haris.
Baca SelengkapnyaLokasi ambruknya kanopi dikelilingi garis kuning agar orang tidak memasuki area tersebut.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan tak semua negara mampu membangun ibu kota dari nol.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim mengakui banyaknya kritik atas kinerjanya sebagai Menteri.
Baca SelengkapnyaKondisi bangunan bekas WC itu tak layak pakai. Jauh dari standar sekolah seperti biasanya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya