Respons Santai Mendes Yandri soal Heboh Edaran Haul Keluarga Berstempel & Kop Kementerian Kumpulkan Perangkat Desa

Dalam undangan yang beredar menggunakan kop Kementerian dan juga tertera stempel logo Garuda.

Surat undangan dari Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengumpulkan RT hingga kepala desa. Dalam undangan yang beredar menggunakan kop Kementerian dan juga tertera stempel logo Garuda.

Menanggapi itu Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan undangan tersebut bukan hanya untuk kepala desa saja, tapi juga untuk kepala daerah lainnya.

"Ya sebenarnya undangan itu bukan hanya kepala desa saja kita undang pak Pj gubernur yang diwakili pak sekda, kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim para ulama tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kita undang unsurnya itu," ujarnya saat ditemui di lokasi acara Haul, di Pabuaran Kabupaten Serang, Selasa (22/10).

Yandri menegaskan acara tersebut tidak ada kaitannya dengan politik, murni haul dan memperingati hari santri.

"Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya, tadi rekan rekan wartawan dengan langsung selama proses berlangsung murni ini adalah haul emak kami. Kami juga enggak mau ini ditunggangi apapun, karena emak kami orang hebat. Artinya termasuk kalaupun hari ini kita menyumbangkan makanan atau yang lain lain itu atas nama emak kami. Dan kesukaran kami sebagai putranya, ya ini cara kami untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kami sudah 15 tahun di pondok, kami rangkaian dengan hari santri," kata Yandri.

Saat ditanya acara tersebut tidak ada muatan politik istrinya yakni Ratu Zakiyah yang maju mencalonkan diri mejadi Bupati Serang, Yandri menegaskan dalam acara tersebut tidak ada mengarahkan apa apa terhadap tamu undangan yang hadir.

"Tadi enggak ada pengarahan, enggak ada pengarahan dengar langsung kan," Ujarnya.

Terkait kritikan dari Mantan menteri menkopolhukam Prof Mahfud MD, Yandri mengatakan pihaknya berterima kasih sudah dikoreksi dan akan mengkoreksi terkait hal tersebut.

"Oya itu bisa kita koreksi nanti itu kan, tapi sekali lagi tidak disalah gunakan yakan, tidak di belokan ya kan, intinya saya terimakasih kepada pak Mahmud yang sudah mengkritik itu, dan insyaallah tidak akan kita ulangi lagi, " Tegasnya.

Saat ditanya hadirnya Calon Wakil Gubernur Dimyati Natakusuma, Yandri mengatakan dirinya mengundang semua unsur semaksimal mungkin.

"Tapi hari ini murni betul betul hari santri hari haul emak kami dan syukur kepala Allah Subhanallah Watalla. Semua unsur di Banten ini semaksimal mungkin kami undang. Tapi kan tempatnya terbatas. Ada juga yang kami undang tapi enggak datang," katanya.

Namun Yandri tidak mengetahui apakah panitia haul mengundang bupati Serang atau tidak.

"Bupati serang? Kalau detailnya saya belum tahu. Karena yang undang bukan saya daftarnya, panitia," katanya.

Yandri enggan berkomentar terkait dirinya dilaporkan ke Bawaslu setelah beredarnya surat undangan tersebut.

"Lain soal itu, enggak usah kau tanya lagi yang itu, acara haul saja," ujar Yandri sambil tertawa.

Sebelumnya Advokasi Masyarakat Pendukung Demokrasi (Tampung Demokrasi) melaporkan adanya dugaan memanfaatkan fasilitas dan jabatan negara sebagai kegiatan pribadi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang.

Riki berharap Bawaslu Kabupaten Serang dapat mengawasi kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini jelas merupakan acara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal," kata Muhamad Riki Setiawan (21/10).

Riki mencurigai bahwa acara tersebut disusupi muatan politis, mengingat istri Ment

Menteri Desa diketahui mencalonkan diri sebagai calon Bupati Serang yakni Ratu Zakiyah.

"Saya berharap Bawaslu Kabupaten Serang dapat menghentikan atau setidak-tidaknya mengawasi kegiatan tersebut," Ujarnya.

Riki mengungkapkan undangan tersebut menggunakan nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Namun tidak ada koordinasi dengan Pemerintah setempat yakni Kabupaten Serang. Maka dari itu diduga kuat acara tersebut memanfaatkan fasilitas dan jabatan negara untuk kepentingan pribadi.