SBY jangan cuma telepon Obama, hubungi Raja Saudi selamatkan TKI

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayullah mengatakan, pihaknya terkendala masalah dana untuk mengetahui langsung kondisi TKI di Arab Saudi yang tidak mendapatkan dokumen amnesti. Menurut politisi Golkar itu, hanya Komisi I yang memiliki wewenang pengawasan ke luar negeri.

"Kami tidak memiliki dana untuk ke sana, karena dana kami sangat minim. Aturan sekarang ini hanya Komisi I yang bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, padahal ini kondisinya genting," kata Poempida di Gedung DPR, Jumat (8/11).

Selain itu, Poempida menambahkan pihaknya sudah membentuk tim pengawasan (Timwas). Namun sampai saat ini, menurut Poempida, belum bisa berjalan karena dana itu.

"Ya kami hanya bisa menekan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah itu. Pak SBY bisa kan langsung menghubungi Raja Saudi, jangan hanya nelpon Obama saja," ujar Poempida.

Sebelumnya Kerajaan Arab Saudi sudah mengeluarkan amnesti untuk para TKI hingga 3 November dan perpanjangan hingga 8 November. Setelah melewati batas itu, pemerintah kerajaan Arab Saudi melakukan penangkapan terhadap TKI yang belum memiliki dokumen amnesti.

Sudah ada sekitar 80 ribu TKI yang sudah ditangkap dan dipenjara imigrasi Shumaisi yang jaraknya 45 km dari Jeddah. Mereka sempat tidak mendapatkan suplai makanan dari pemerintah Arab Saudi, hingga pihak KJRI memberikan suplai makan meski jumlahnya tidak mencukupi.

Terakhir, seorang TKI Didin Zaenuddin (61) dari Sukabumi. Didin meninggal karena sakit dan tidak mendapatkan layanan kesehatan standar. Menurut Poempida, hal itu sudah kelewatan, mestinya menjadi tanggung jawab Arab Saudi untuk urusan makanan dan kesehatan TKI yang ditangkap.

"Masa negeri sekaya Saudi Arabia tidak mampu memberikan makanan standar terhadap tahanan yang mereka tangkap. Itu udah di luar kemanusiaan kalau begitu. Yang dipenjara itu bukannya tidak mampu beli makan, tapi mereka kan tidak diperbolehkan keluar," kata Poempida. (mdk/did)