SBY minta pemerintah peka terhadap rakyat miskin

Merdeka.com - Presiden ke-VI RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai masalah keadilan sosial belum merata di Indonesia. Menurut SBY, hal itu terlihat dari angka kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih pada posisi yang cukup tinggi.

"Kongres kita di Surabaya, Demokrat peduli dan beri solusi atas persoalan berkaitan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi inti persoalan dua di negeri ini angka kemiskinan, orang tidak mampu dan miskin masih relatif cukup tinggi," kata SBY saat berpidato di acara Safari Ramadan Partai Demokrat di Hotel Gumaya, Jalan Gadjahmada, Kota Semarang, Jateng Selasa (13/6) malam.

SBY mengklaim jika saat dirinya menjabat sebagai Presiden angka kemiskinan di Indonesia saat itu terus menurun. Menurut dia, hal itu justru berbanding terbalik dengan pemerintahan saat ini.

"Meski di era pemerintahan yang saya pimpin angka kemiskinan terus turun. Dari 250 juta angka itu kata kan lah masih cukup tinggi. Oleh karena itu jadi tugas negara dan kita semuanya menurunkan angka kemiskinan itu," ujarnya.

Selain angka kemiskinan, menurut dia, masih ada banyak persoalan ketimpangan atau kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia.

"Sedangkan persoalan kedua, ketimpangan atau kesenjangan soasial ekonomi. Penyakit ini bukan hanya dialami Indonesia tapi dialami negara emerging economis. Ingat dulu, selama 10 tahun rata-rata peningkatan ekonomi 6 persen. Konsekuensinya tanpa disadari kesenjangan semakin melebar. Tidak boleh dibiarkan bagi negara ekonominya tumbuh tinggi," paparnya.

Untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial ini, SBY berpendapat pemerintah harus segera mengurangi angka kemiskinan.

"Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya mari kita letakan dulu apa yang diharuskan negara dan pemerintah. Para pejabat disumpah untuk melakukan usaha bagi rakyat yang di cintai. Oleh karena itu mengurangi kemiskinan pertama dan utama dan jadi tugas negara dan pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, SBY meminta supaya anggaran negara digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, anggaran untuk membangun infratsruktur dan kesejahteraan rakyat harus seimbang.

"Berikutnya program pengentasan kemiskinan kita jalankan sangat intensif dan masif. Ke depan saran saya pada pemerintah jangan dikendorkan apalagi dihilangkan. Anggaran negara uang rakyat, itu juga harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran infrastruktur dan kesejahteraan rakyat harus seimbang. Rakyat tidak boleh ditinggalkan termasuk oleh pemerintah," tandasnya.

SBY juga menyarankan pemerintah peka terhadap persoalan masyarakat miskin seperti masalah listrik dan BBM. SBY meminta pemerintah menaikan harga BBM harus memikirkan posisi rakyat miskin.

"Termasuk menaikan harga BBM, tarif dasar listrik, pemerintah boleh tidak salah tapi sensitiflah, pekalah terhadap dampaknya kepada saudara kita yang miskin yang tidak mampu. Apalagi prosentase tinggi membikin saudara kita tertekan. Jangan lupa kompensasinya itu kewajiban negara karena begitu Undang-undang dasar yang kita anut," ujarnya.

Kemudian, SBY juga meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan besar dan maju meningkatkan dana CSR yang diberikan kepada rakyat. Hal itu sangat penting untuk golongan atau kelompok masyarakat yang kurang mampu.

"Pemerintah harus mendorong perusahaan-perusahaan bisnis terutaam yang besar dan raksasa untuk tingkatkan Corporate Sosial Reponsblitynya (CSR). Memberikan bantuan kepada masyarakat, komunitas dan utamakan mereka tergolong ekonomi lemah. Itulah sebenarnya jadi tugas dan kewajiban pemerintah," terangnya.

SBY juga tidak setuju dengan adanya para pengusaha di Indonesia yang berlomba-lomba untuk kaya dan makmur sendiri.

"Langsung saya kaitkan dengan sosialisasi Pancasila, makna keadilan soasial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama nafas dan jiwa sederhananya gampangnya janganlah di Indonesia orang berlomba-lomba untuk kaya dan makmur sendiri-sendiri janganlah yang makmur dan kaya kelompok-kelompok tertentu saja. Itu namanya tidak adil," ucapnya.

SBY juga tidak sepakat jika ada orang yang memperkaya diri dan tidak mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi.

"Apalagi berlomba-lomba gunakan segala cara, makmur sama sekali tidak berbagi sama sekali tidak punya rasa dan kesetiakawanan sosial. Justru dengan indahnya Pancasila, keadilan sosial kalau kita implementasikan Pancasila semangat memberi dan berbagi. Tidak hanya makmur sendiri," bebernya.

SBY menambahkan, boleh kita semua dan bersama-sama memperkaya diri. Namun, kekayaan yang kita dapat dengan cara yang jujur, halal dan bukan kekayaan dari hasil korupsi.

"Apa tidak boleh orang kaya? Oh boleh tidak dilarang. Tidak boleh kita memusuhi orang yang kaya. Malahan kita ingin rakyat Indonesia kaya semua, sejahtera semua nantinya insyallah. Yang tidak boleh adalah yang kaya bahkan sangat kaya tapi tidak peduli dan tidak berbagi pada yang miskin. Yang tidak boleh kaya dengan cara korupsi, tidak halal. Itulah sebenarnya kalau kita sederhanakan pengertian keadilan sosial semangat dan jiwa Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," pungkasnya.