Sebagian massa ancam boikot jika ada main mata pimpinan 212 sama HT
Merdeka.com - Massa alumni aksi 212 mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan bentuk kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh ulama, aktivis, serta organisasi kemasyarakatan termasuk dugaan kriminalisasi terhadap bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT). Namun sebagian massa meminta untuk menghapuskan poin membela HT.
"Kita minta poin itu dihapuskan karena tidak sesuai dengan ruh perjuangan kita," tegas salah satu massa yang enggan sebut namanya saat berbincang dengan merdeka.com, di Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).
Namun, lanjut pria tersebut, jika Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo tak menghapus poin yang menyatakan membela HT tersebut maka akan ada aksi penolakan. Apalagi, kata dia, apabila ada bukti para pemimpin Presidium Alumni 212 bermain mata dengan HT.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa yang diminta mundur? Adapun keenam caleg yang diminta mundur tersebut di antaranya dari Dapil 13 meliputi Batang, Pekalongan dan Pemalang, yakni Achmad Ridwan dan satu orang belum terkonfirmasi. Kemudian di Dapil 2 meliputi Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatiga ada Diah Kartika Permatasari.Di Dapil 8 meliputi Magelang, Kota Magelang, Boyolali, yakni Eko Susilo dan Dwi Adi Agung Nugroho. Kemudian di Dapil 9 meliputi Purworejo, Wonosobo dan Temanggung ada Elisabeth Intan Kurniasari.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
"Kita akan evaluasi apa benar ada indikasi benar Hary Tanoe tunggangi aksi ini, maka kita akan melakukan pernyataan bersama bahwa kita tidak akan melakukan aksi-aksi presidium 212 lagi. Apalagi jika kemudian hari ada main mata dengan Hary Tanoe antara Ketua Presidium 212 atau ada poin itu," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo menjelaskan, alasannya membuat aduan soal dugaan kriminalisasi terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) ke Komnas HAM. Menurutnya, poin aduan tersebut karena adanya permintaan dari rekan seperjuangan mereka.
"Kebetulan ada yang kasih tahu kita, bilang ke kita, 'Tolong dong Hary Tanoesoedibjo dibantu, kan dia banyak bantu berita kita juga'. Ada yang sampai ke saya. Ya sudah nanti kita bantu," kata Sambo di Kantor Komnas HAM, Jalan Laturharhary, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).
Sambo menilai dalam kasus Hary Tanoe tidak adanya unsur pidana melainkan adanya balas dendam politik. "Ini jadi bagian dari balas dendam politik kekalahan Ahok. Begitu saja. Nah itu pun karena ada orang yang sampaikan ke saya. Ini sebenarnya bentuk solidaritas saja, enggak ada hubungan sama kegiatan politik HT. Kita bukan mendukung politik dia," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei SMRC merilis hasil terbaru elektabilitas Capres di Pemilu 2024. Khususnya, bagi pemilih yang tergabung dalam kelompok 212
Baca SelengkapnyaBeberapa isinya seperti, 'Hakim MK adalah wakil tuhan bukan wakil setan'.
Baca SelengkapnyaPara pendemo menyinggung sejumlah hal mulai dari pesan Nabi Muhammad soal jumlah hakim.
Baca SelengkapnyaSejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaAdapun aksi unjuk rasa rencananya akan digelar oleh sejumlah ormas.
Baca SelengkapnyaMasih berdasarkan informasi dari Anies, Gus Yusuf mengungkapkan, kelompok 212 belum mau memperlihatkan dukungannya.
Baca SelengkapnyaPentolan Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengamini survei SMRC. Menurut dia, suka atau tidak, para pro gerakan 212 mengarah ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) menggelar mimbar rakyat di kampus Universitas Yuppentek Indonesia, Tangerang, Banten, Kamis (21/12/2023).
Baca SelengkapnyaSaid menegaskan, masyarakat harus bergerak turun ke jalan dan jangan kembali sebelum kedaulatan rakyat berhasil diambil kembali.
Baca Selengkapnya