Sebelum diputuskan Jokowi, Wiranto akan bahas usul Densus Antikorupsi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bakal segera menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas usulan pembentukan Densus Antikorupsi. Rakor ini dipastikan digelar sebelum rapat terbatas (ratas).
"Nanti kan kita cari waktu yang tepat, apakah para pejabat ada di tempat, apakah mereka bisa hadir," kata Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini mengaku mendapat instruksi dari Presiden Jokowi untuk menggelar rakor. Dengan begitu, seluruh usulan pembentukan Densus Antikorupsi bisa tersaring sebelum dibahas dalam rapat terbatas.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
"Jadi nanti disaring dulu di Menko (Menteri Koordinator), akan dirapatkan, akan dibincangkan manfaat dan mudharatnya. Lalu setelah itu baru nanti masuk ke ratas kabinet langsung dipimpin presiden dan wapres," jelasnya.
Keputusan perlu tidaknya membentuk Densus Antikorupsi akan diputuskan di ratas. Wiranto memastikan, keputusan akhir dari ratas tentu mengarah pada asas manfaat bagi rakyat Indonesia.
"Yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kebaikan, asas manfaat," ucapnya.
Pada Kamis (19/10) siang, Presiden Jokowi memastikan akan menggelar ratas soal usulan pembentukan Densus Anti Korupsi pada pekan depan. Namun, Presiden tidak dirinci soal tanggalnya. "Minggu depan kami bahas dalam ratas," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebutkan, bahwa seluruh menteri termasuk Prabowo Subianto akan hadir.
Baca SelengkapnyaRapat kali ini dihadiri para menteri termasuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya"Dan kita fokus kita turunin ke rakyat semua. Menyiapkan program-program kita, program-program kita roadmap," sambungnya.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaDalam rakornas itu akan ada arahan maupun pembahasan yang lebih dalam secara teknis mengenai pileg dan pilpres.
Baca SelengkapnyaPuan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca Selengkapnya