Seknas 'JOKoWI' Surabaya siap tangkal isu sudutkan Jokowi

Merdeka.com - Sekretariat Nasional "Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia" (Jokowi) Surabaya siap menangkal isu-isu negatif dan kampanye hitam yang menyudutkan Capres Jokowi atau pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

"Kami memang mendukung Jokowi - JK, tapi dukungan kami merupakan dukungan kritis, karena itu kami akan memberikan rekomendasi, masukan, dan opini menangkal isu dan kampanye hitam," kata koordinator Seknas Jokowi Surabaya, Diana AV Sasa, seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/5).

Di sela-sela deklarasi Seknas Jokowi Surabaya yang dihadiri sekitar 30 relawan, dia menjelaskan isu-isu negatif dan kampanye hitam akhir-akhir ini menyudutkan Jokowi, di antaranya Jokowi non-Muslim (menerima uang dari Vatikan), Jokowi keturunan etnis Tionghoa (iklan ucapan duka cita), dan sebagainya.

"Itu akan kami 'counter' dengan diskusi di tempat cangkruk, poster, dan jejaring media sosial," katanya dalam deklarasi yang juga dihadiri Komite Ahli yakni Henky Kurniadi (Caleg PDIP Jatim untuk DPR RI), Dian Nuswantari (PusHAM Ubaya), dan Airlangga Pribadi (Unair).

Menurut Sasa, tugas dari Seknas Jokowi adalah membangun propaganda dan opini di masyarakat serta melakukan pendidikan politik dengan sasaran utama adalah pemilih pemula, mantan aktivis 1998, mahasiswa, elemen buruh, seniman, petani, dan masyarakat marjinal lainnya.

"Untuk pendidikan politik, kami akan memaparkan alasan kenapa memilih Jokowi-JK dan kenapa tidak golput. Kami juga akan menyinggung soal pemimpin yang mempunyai masa lalu, tapi kami tidak menyudutkan, melainkan perlunya upaya hukum melalui Pengadilan HAM agar tidak menjadi ganjalan," katanya.

Kepada Jokowi, Seknas Jokowi Surabaya juga akan menyerahkan masukan semacam GBHN yang berjudul "Piagam Jalan Kemandirian Bangsa untuk Jokowi 2014-2019".

Dalam deklarasi itu juga digelar diskusi tentang 'GBHN' versi Seknas Jokowi Surabaya itu dengan narasumber Dian Nuswantari (PusHAM Ubaya/Komite Ahli Seknas Jokowi Surabaya) dan Dhandy Laksono (aktivis HAM/Sekretaris Seknas Jokowi Surabaya).

Selain GBHN, Seknas Jokowi Surabaya juga menyampaikan lima rekomendasi terkait isu-isu lokal yang hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan pada tingkat nasional.

"Kelima rekomendasi yang menjadi prioritas kami adalah lumpur Lapindo; kebebasan beragama seperti Syiah, Ahmadiyah, dan pendirian gereja; hak buruh, perempuan, nelayan, dan petani; konflik agraria; dan trafficking," kata Sasa.