Siap Hadapi Kemarau, BPBD Riau Catat 300 Lebih Desa Rawan Karhutla

Merdeka.com - Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal menyatakan pihaknya siap menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah sudah bersinergi dengan dengan lintas instansi dan sejumlah perusahaan di seluruh Riau.

Hal itu menindaklanjuti pesan Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang mewanti-wanti provinsi yang menjadi daerah rawan karhutla untuk bersiaga. BNPB juga menyebut Riau sebagai salah satu provinsi yang rawan terjadi karhutla.

"Insya Allah, kita di Riau sudah siap. Kami juga akan minta kabupaten dan kota siaga dan telah kami surati untuk peralatan dalam pemadaman karhutla, semuanya disiapkan," kata Edy, kepada merdeka.com Sabtu (28/1).

Menurut Edy, berdasarkan catatan awal, lebih dari 300-an desa di Riau yang menjadi lokasi rawan terjadinya karhutla. Namun, warga desa, pemerintah dan pihak perusahaan berupaya melakukan patroli.

Bahkan, lanjut Edy, salah satu perusahaan seperti PT Sumatera Riang Lestari (SRL) disebut memiliki peralatan lengkap dan canggih serta personel yang banyak. Perusahaan akasia itu melakukan pembinaan personelnya dan ke masyarakat.

"Itu ada perusahaan namanya PT SRL yang sudah sangat siap jika suatu waktu terjadi karhutla di lingkungan desa sekitarannya. Mereka selama ini melakukan pencegahan seperti melaksanakan patroli rutin di lapangan," kata Edy.

Edy memastikan, saat ini dari 300 an desa yang sebelumnya rawan terjadi karhutla, kini hanya tinggal 159 desa. Sebab, warga desa disana memilik pengalaman dalam menghadapi karhutal di tahun-tahun sebelumnya.

"Sisa desa yang masih rawan karhutla ini nantinya akan kami fokuskan, tapi kita tetap patroli di desa lainnya," kata Edy.

BPBD Riau dan BPPB di kabupaten lainnya juga menggandeng perusahaan di Riau untuk siaga. Di mana ada beberapa perusahaan swasta yang telah membina desa di wilayah kerjanya jadi desa bebas api.

"Sejumlah perusahaan kita minta untuk siaga. Bahkan yang kami apresiasi juga ada PT SRL yang sudah melakukan pelatihan ke semua karyawan untuk siaga karhutla. Perusahan itu juga membawa personelnya dari Jambi dan Kalimantan ke Riau," jelasnya.

Setelah melihat kesiapsiagaan BPBD kabupaten dan kota serta sinergi TNI Polri, Edy meyakini penanganan karhutla di Riau bisa lebih maksimal. Sebab, menurut Edy, jumlah personel dan peralatan perusahaan menentukan kesiapan dalam mengbadapi karhutla.

"PT SRL dan perusahaan lain juga mempersiapkan personel hingga peralatan lengkap," jekasnya

Edy menjelaskan, tahun ini diprediksi akan ada dua kali musim kemarau. Periode pertama terjadi pada Februari-Maret dan di periode kedua terjadi pada Mei-Juni mendatang.

"Jadi tahun 2023 ini diprediksi ada dua kali musim kemarau. Karena itu, seluruh kabupaten, kota dan beberapa stakehokder seperti perusahaan tadi wajib ikut terlibat," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebutkan patroli dan koordinasi akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan TNI, Polri dalam menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla

Menurut Ma'aruf, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi karhutla itu.

"Pemerintah memang sudah sejak beberapa waktu lalu perhatian besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan," kata Ma'ruf Amin, Jumat (27/1).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebhtkan, ada 6 provinsi yang masih sering ditemukan titik yang dapat mengakibatkan karhutla di tahun 2023 ini.

"Ada enam provinsi prioritas," kata Suharyanto dalam keterangan persnya Rabu (25/1) lalu.

Dia menjelaskan, keenam provinsi itu yakni; Riau Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Suharyanto menegaskan pihaknya juga akan melakukan langkah antisipatif kepada provinsi lain apabila memang ditemukan titik api.

"Tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi," jelasnya.